KUBU RAYA — Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Novi Rubadi Sugito menegaskan penguatan kolaborasi lintas instansi untuk menutup celah penyelundupan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, menyusul pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat Budi Harjanto di Makodam XII, Kubu Raya, Senin (13/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat meningkatkan pengawasan lalu lintas barang, khususnya di jalur perbatasan darat yang dinilai rawan aktivitas ilegal. Koordinasi di lapangan akan diperkuat melalui pertukaran informasi intelijen antara personel TNI Angkatan Darat dan petugas Bea Cukai.
“Sinergi ini menjadi kunci menjaga kedaulatan negara, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi,” ujar Novi Rubadi Sugito dalam keterangannya.
Ia menegaskan, pengamanan wilayah perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dari ancaman penyelundupan barang ilegal lintas negara.
Sementara itu, Budi Harjanto mengapresiasi peran aktif jajaran Kodam XII/Tanjungpura dalam membantu pengawasan di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) maupun jalur tidak resmi yang kerap dimanfaatkan pelaku penyelundupan. Ia menilai kerja sama lintas instansi menjadi elemen penting dalam deteksi dini dan penindakan.
Wilayah perbatasan Kalimantan Barat selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan penyelundupan, mengingat banyaknya jalur tikus yang menghubungkan Indonesia dengan negara tetangga. Aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang konsumsi, bahan bakar, hingga produk tekstil kerap terjadi dan merugikan negara.
Dari sisi dampak, penguatan sinergi ini diharapkan mampu menekan peredaran barang ilegal yang berpotensi merusak pasar domestik dan mengurangi penerimaan negara. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat juga berkontribusi pada peningkatan rasa aman masyarakat di wilayah perbatasan.
Ke depan, TNI AD dan Bea Cukai akan meningkatkan patroli bersama, memperluas pertukaran data intelijen, serta memperkuat pengawasan di titik-titik rawan. Langkah ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi nasional di kawasan perbatasan.
