Jakarta, 30 April 2026 — Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melaksanakan pengosongan 12 unit rumah dinas di Komplek Slipi, Jakarta Barat, Kamis (30/4/2026), yang ditempati pihak tidak lagi berhak, melalui proses bertahap, persuasif, dan humanis guna menegakkan aturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta memastikan hunian diberikan kepada prajurit aktif yang masih berdinas.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI dalam keterangan resminya menyatakan bahwa langkah tersebut telah melalui tahapan prosedural yang lengkap. “Pelaksanaan pengosongan dilakukan secara bertahap, persuasif, dan humanis oleh personel gabungan Denma Mabes TNI,” ujarnya.
Ia menegaskan, penertiban ini merupakan bagian dari upaya penegakan aturan sesuai Peraturan Menteri Pertahanan dan Peraturan Panglima TNI tentang Pengelolaan Rumah Negara. “Rumah dinas merupakan bagian dari BMN yang harus dikelola secara akuntabel dan diperuntukkan bagi prajurit aktif yang berhak,” katanya.
Sebelum pelaksanaan pengosongan, Mabes TNI telah melakukan serangkaian langkah administratif dan komunikasi kepada para penghuni. “Sosialisasi, pemberian surat peringatan, serta tenggat waktu yang cukup telah diberikan kepada penghuni yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti purnawirawan, personel pindah satuan, maupun ahli waris,” tambahnya.
Pengelolaan rumah dinas TNI selama ini diatur dalam regulasi yang menegaskan bahwa hunian tersebut hanya diperuntukkan bagi prajurit aktif selama masa penugasan. Namun dalam praktiknya, sejumlah unit masih ditempati oleh pihak yang tidak lagi memiliki hak, sehingga menghambat distribusi hunian. Data internal menunjukkan masih banyak prajurit aktif Mabes TNI yang belum mendapatkan fasilitas rumah dinas akibat keterbatasan unit.
Penertiban ini dinilai penting dalam konteks tata kelola aset negara yang transparan dan efisien. Selain itu, kebijakan tersebut berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kesiapan operasional prajurit aktif. Dengan tersedianya hunian yang layak dan dekat dengan tempat tugas, mobilitas serta respons personel terhadap kebutuhan dinas dapat lebih optimal.
Di sisi lain, pendekatan persuasif yang digunakan diharapkan dapat meminimalkan konflik sosial serta menjaga hubungan baik antara institusi TNI dengan para purnawirawan maupun keluarga besar TNI.
Ke depan, Mabes TNI akan melanjutkan penataan rumah dinas secara menyeluruh, termasuk pendataan ulang penghuni, penguatan sistem pengawasan, serta optimalisasi distribusi hunian bagi prajurit aktif. Pemerintah juga membuka kemungkinan peningkatan jumlah fasilitas rumah dinas guna mengakomodasi kebutuhan personel yang terus berkembang.
