JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2026) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden dijadwalkan mendengarkan langsung 11 tuntutan yang disampaikan oleh elemen buruh, mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kebijakan ekonomi.
Presiden akan hadir di tengah ratusan ribu massa buruh yang memadati kawasan Monas. Agenda utama mencakup penyampaian aspirasi dari serikat pekerja, termasuk dorongan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan sistem outsourcing dan upah murah (HOSTUM), hingga kekhawatiran terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dinamika ekonomi global.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa May Day merupakan momentum penting bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. “May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” ujarnya.
Selain isu ketenagakerjaan, buruh juga mengangkat tuntutan lain seperti reformasi pajak, termasuk kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penghapusan pajak atas THR, JHT, serta pensiun. Tuntutan lainnya mencakup pengesahan RUU Perampasan Aset, penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel, hingga moratorium industri semen akibat kelebihan pasokan.
Di sektor ekonomi digital, buruh turut menyoroti perlindungan bagi pengemudi ojek online, termasuk dorongan penetapan tarif dengan potongan aplikator maksimal 10 persen. Selain itu, mereka juga meminta ratifikasi konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) serta percepatan pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi pegawai penuh waktu.
Secara historis, peringatan May Day di Indonesia telah berkembang dari aksi demonstrasi menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pekerja. Kehadiran Presiden dalam peringatan ini mencerminkan upaya memperkuat komunikasi langsung dengan kelompok buruh di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan dan kepastian kerja.
Dari sisi dampak, respons pemerintah terhadap tuntutan buruh berpotensi memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk perlindungan tenaga kerja, stabilitas industri, dan iklim investasi. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melakukan dialog selama sekitar 1,5 jam dengan jajaran KSPI dan Partai Buruh sebagai bagian dari persiapan May Day 2026. Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi tersebut melalui pembahasan kebijakan lintas kementerian dan koordinasi dengan DPR RI dalam waktu mendatang.
