Jakarta – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) menggagalkan dugaan penyelundupan logam tanah jarang (LTJ) bernilai triliunan rupiah di perairan Batam, Kepulauan Riau. Pengungkapan kasus yang bermula dari patroli laut pada 16 Mei 2026 itu dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga sumber daya alam nasional sekaligus mencegah kerugian negara akibat ekspor ilegal mineral strategis.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan TNI AL, pengungkapan kasus bermula ketika KRI Kujang-642 yang berada di bawah kendali operasi Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada I mendeteksi pergerakan mencurigakan kapal TB Capricorn 106 dan TK Capricorn 92.210 di wilayah perairan strategis Batam. Setelah dilakukan penghentian dan pemeriksaan, petugas menemukan puluhan kontainer yang diduga berisi barang yang dilarang untuk diekspor secara melawan hukum.
TNI AL menyatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan muatan tersebut mengandung logam tanah jarang serta unsur radioaktif tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan termasuk kategori komoditas strategis nasional. “Setelah diperiksa, muatan tersebut mengandung logam tanah jarang (LTJ) serta unsur radioaktif berbahaya lainnya,” demikian keterangan resmi TNI AL.
Dalam penjelasannya, TNI AL menegaskan tindakan penghentian dan pemeriksaan kapal dilakukan sesuai ketentuan hukum laut internasional dan hukum nasional. “Tindakan unsur TNI AL dalam mendeteksi, menghentikan, memeriksa, dan mengamankan kapal beserta muatannya dilaksanakan dengan memperhatikan rezim hukum laut berdasarkan UNCLOS 1982,” tulis TNI AL dalam keterangannya.
Kasus ini menjadi perhatian karena logam tanah jarang merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan dalam berbagai industri teknologi tinggi, termasuk baterai kendaraan listrik, semikonduktor, peralatan pertahanan, hingga energi terbarukan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperkuat kebijakan hilirisasi mineral guna memastikan nilai tambah sumber daya alam dinikmati di dalam negeri. Karena itu, ekspor ilegal komoditas strategis dinilai dapat mengurangi potensi penerimaan negara sekaligus menghambat agenda industrialisasi nasional.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan terbaru, sejumlah komoditas mineral mentah tertentu termasuk kategori yang dibatasi atau dilarang untuk diekspor tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. TNI AL menyatakan status hukum final terhadap muatan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, dokumen kepabeanan, dan proses penyidikan lebih lanjut bersama aparat penegak hukum terkait.
Dari sisi masyarakat, pengungkapan kasus ini dinilai memiliki dampak penting terhadap perlindungan aset strategis negara. Upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan sumber daya alam berpotensi menjaga penerimaan negara, memperkuat industri hilirisasi nasional, serta memastikan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi domestik.
Pemerintah melalui TNI AL dan aparat penegak hukum terkait akan melanjutkan proses penyidikan untuk memastikan asal-usul, kandungan, dan tujuan akhir muatan yang diamankan. Hasil investigasi tersebut akan menjadi dasar penetapan status pidana serta langkah hukum lanjutan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam upaya ekspor ilegal komoditas strategis tersebut.
