Jakarta – Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menargetkan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Langkah tersebut dilakukan menyusul sejumlah temuan dan kendala dalam pelaksanaan program di berbagai daerah. Pemerintah menegaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program MBG. Menurutnya, evaluasi yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan program agar lebih efektif dan akuntabel.
“Kita targetkan dalam waktu satu bulan ini berbagai perbaikan tata kelola bisa diselesaikan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik,” ujar Hasan Nasbi dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pemantauan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) atau ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah korektif, termasuk penghentian sementara operasional unit yang bermasalah.
“Pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan,” kata Hasan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Program tersebut juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi yang lebih baik.
Sejak mulai dijalankan, program MBG telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia melalui jaringan dapur umum dan SPPG yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala operasional, manajemen distribusi, hingga standar pelayanan ditemukan di beberapa daerah sehingga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh.
Secara historis, berbagai program bantuan pangan dan peningkatan gizi di Indonesia selalu menghadapi tantangan pada fase awal implementasi, terutama terkait aspek distribusi, pengawasan, dan kapasitas pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi faktor penting untuk memastikan program dapat berjalan secara berkelanjutan dan mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari sisi masyarakat, perbaikan tata kelola MBG berpotensi meningkatkan kualitas layanan dan memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang memenuhi standar gizi serta keamanan pangan. Pembenahan sistem juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan penggunaan anggaran negara sehingga program berjalan lebih transparan dan akuntabel. Bagi pelaku usaha lokal yang terlibat dalam rantai pasok program, kepastian standar operasional juga dapat menciptakan ekosistem distribusi pangan yang lebih tertata.
Pemerintah menegaskan akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat, Badan Gizi Nasional bersama kementerian dan lembaga terkait akan menyelesaikan proses pembenahan tata kelola, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memastikan seluruh SPPG beroperasi sesuai standar yang ditetapkan guna mendukung keberhasilan program secara nasional.
