JAKARTA — Pemerintah bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperkuat konsep ketahanan nasional berbasis teritorial pembangunan sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global, ancaman perang modern, hingga krisis pangan dan ekonomi dunia. Penguatan konsep tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai ancaman terhadap negara saat ini tidak lagi hanya berbentuk konfrontasi militer konvensional, tetapi juga meluas ke perang ekonomi, disinformasi digital, hingga operasi persepsi publik yang dapat memengaruhi stabilitas nasional.
“Kita memang melihat dinamika geopolitik global yang menunjukkan keterkaitan semakin eratnya antara konflik militer konvensional dan perang ekonomi, disrupsi informasi hingga operasi persepsi publik,” ujar Amelia dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan pendekatan keamanan nasional saat ini tidak cukup hanya mengandalkan hard power, melainkan juga membutuhkan penguatan ketahanan sosial, pembangunan wilayah, dan kesiapan masyarakat menghadapi ancaman multidimensi.
Dalam forum yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyoroti pentingnya membangun ketahanan nasional berbasis pembangunan teritorial yang merata hingga ke daerah. Menurut dia, konsep tersebut perlu dipahami publik sebagai bagian dari strategi pertahanan negara menghadapi ancaman global modern.
“Kedaulatan itu bukan hanya sekadar kedaulatan di bidang persenjataan, tetapi juga untuk ketahanan nasionalnya berbasis atau skala merata melalui teritori pembangunan ini,” kata Nurul Arifin.
Ia juga meminta pemerintah dan TNI memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami keterlibatan TNI dalam pembangunan nasional bukan sebagai bentuk militerisasi, melainkan penguatan ketahanan negara.
“Banyak sekali pertanyaan sekarang ini yang muncul di publik. Karena itu dibutuhkan kampanye yang komprehensif agar masyarakat bisa mengerti secara lebih utuh,” ujarnya.
Konsep pertahanan berbasis pembangunan wilayah sebelumnya telah menjadi bagian dari strategi pertahanan semesta Indonesia yang menempatkan rakyat dan sumber daya nasional sebagai elemen penting ketahanan negara. Pemerintah menilai perubahan pola ancaman global membuat pertahanan negara tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga kemampuan menjaga stabilitas ekonomi, pangan, energi, dan keamanan informasi.
Kementerian Pertahanan menjelaskan pembangunan batalyon teritorial diarahkan untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, penanggulangan bencana, hingga mendukung stabilitas sosial di daerah. Satuan tersebut juga akan dilengkapi dukungan alat konstruksi, pertanian, dan fasilitas pendukung lainnya.
Penguatan konsep ketahanan nasional berbasis pembangunan diperkirakan berdampak terhadap percepatan pembangunan wilayah terpencil, peningkatan ketahanan pangan daerah, serta penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat nasional. Selain itu, pemerintah menilai pendekatan tersebut dapat memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian global.
Pemerintah bersama TNI saat ini tengah menyusun pengembangan bertahap batalyon teritorial pembangunan di berbagai wilayah Indonesia dengan menyesuaikan kebutuhan daerah, kesiapan anggaran, serta prioritas pembangunan nasional.
