JAKARTA, 22 Juni 2026 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pemaparannya, Purbaya menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Pemerintah menilai berbagai indikator ekonomi nasional memberikan fondasi yang solid untuk melanjutkan agenda pembangunan dan pemerataan ekonomi pada tahun-tahun mendatang.
“Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of fund semakin kompetitif, investasi menguat dan pada akhirnya momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat,” ujar Purbaya.
Data pemerintah menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,61 persen. Selain itu, inflasi tetap berada pada level terkendali, neraca perdagangan mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, cadangan devisa berada pada tingkat yang memadai, penyaluran kredit tumbuh dua digit, dan sektor manufaktur kembali berada dalam zona ekspansif.
Menurut Purbaya, pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui KEM-PPKF 2027, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial serta memberikan fleksibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar kualitas pelayanan publik di daerah semakin baik.
“Penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” katanya.
Pemerintah menilai daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan kapasitas fiskal yang semakin kuat, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sebagai bagian dari reformasi fiskal, pemerintah terus memperkuat implementasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Langkah tersebut dilakukan melalui penyempurnaan tata kelola transfer ke daerah, standardisasi proses bisnis fiskal, penguatan kapasitas fiskal daerah, hingga penyusunan KEM-PPKF regional yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan masing-masing wilayah.
Kebijakan ini memiliki arti penting mengingat kontribusi belanja pemerintah daerah terhadap pembangunan nasional cukup besar. Melalui peningkatan kualitas belanja daerah, pembangunan diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini membutuhkan percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi. Penguatan manajemen risiko fiskal daerah dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mendorong berbagai reformasi fiskal guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global, termasuk gejolak harga energi, ketegangan geopolitik internasional, dan perlambatan ekonomi dunia.
Dengan fondasi ekonomi yang dinilai semakin kuat, disiplin fiskal yang terjaga, serta sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 akan tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Ke depan, pemerintah akan terus mengawal implementasi reformasi fiskal daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
