JAKARTA, 22 Juni 2026 — Pemerintah resmi memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulan ke depan mulai Juli 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah potensi tekanan musim kemarau. Program ini akan menyasar sekitar 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia dengan alokasi bantuan 10 kilogram beras per bulan untuk setiap penerima.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa Bulog siap menjalankan penugasan pemerintah tersebut dengan dukungan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi.
“Bulog siap melaksanakan penugasan tambahan Bantuan Pangan yang diberikan pemerintah. Dengan stok beras yang kuat dan dukungan jaringan distribusi nasional, kami optimistis program ini dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rizal dalam keterangan resminya.
Menurut Rizal, bantuan pangan beras merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain menjaga daya beli masyarakat, program ini juga berperan dalam mengendalikan gejolak harga beras di tingkat konsumen.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan memperpanjang bantuan pangan beras sebagai bagian dari langkah antisipasi menghadapi musim paceklik dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Bantuan beras atau bantuan pangan itu kita tambah tiga bulan. Juli, kemudian dua bulannya lagi disesuaikan dengan situasi musim paceklik. Tapi yang Juli harus. Itu sebanyak tiga kali, atau untuk tiga bulan, 10 kilogram kali 33,24 juta,” kata Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi bidang pangan di Jakarta.
Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai program perlindungan sosial yang selama ini dijalankan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat rentan. Penyaluran bantuan tetap mengacu pada basis data penerima yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima bantuan, antara lain merupakan warga negara Indonesia yang tercatat dalam DTKS, termasuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin, serta memiliki dokumen administrasi yang diperlukan seperti KTP dan Kartu Keluarga. Penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dengan verifikasi identitas penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Program bantuan pangan beras menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat penerima manfaat diharapkan memiliki ruang pengeluaran yang lebih longgar untuk memenuhi kebutuhan lainnya, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, penyaluran bantuan pangan juga berkontribusi menjaga stabilitas harga beras di pasar. Dengan dukungan stok Cadangan Beras Pemerintah yang memadai, pemerintah dapat melakukan intervensi apabila terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga yang berpotensi membebani masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperkuat sistem distribusi bantuan sosial melalui digitalisasi data penerima dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi penyaluran sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ke depan, pemerintah bersama Bulog akan terus memantau perkembangan kondisi pangan nasional, ketersediaan stok beras, serta dinamika harga di berbagai daerah. Evaluasi berkala juga akan dilakukan guna memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan memberikan dampak nyata dalam menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.
