KETAPANG — Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama sinergitas aparat setempat yang melibatkan TNI, Polri, dan unsur terkait menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat penanganan kasus teror di Kecamatan Air Upas, Selasa (7/4/2026). Langkah ini diambil menyusul rangkaian aksi yang meresahkan warga sejak Februari 2025 hingga April 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sedikitnya 37 kejadian di Desa Petuakan dan Desa Gahang, meliputi 30 kasus pembakaran pondok, 4 penembakan menggunakan senjata angin, 2 pembakaran alat berat, serta 1 kasus pencurian. Mayoritas insiden terjadi pada malam hari, antara pukul 18.30 hingga 01.00 WIB.
Bupati Ketapang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam percepatan penanganan kasus dengan memperkuat koordinasi lintas aparat. “Kami akan berperan aktif agar ada progres dalam penanganan kasus ini, sekaligus mendukung langkah-langkah aparat di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan perangkat daerah untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat terdampak serta mengajak warga menjaga stabilitas wilayah. “Kita jaga Ketapang ini bersama-sama. Penanganan kasus ini membutuhkan kerja sama semua pihak,” tambahnya.
Sementara itu, aparat gabungan terus melakukan berbagai upaya, mulai dari penyelidikan intensif, olah tempat kejadian perkara, hingga pemeriksaan sejumlah saksi. Selain itu, tim khusus juga dibentuk untuk melakukan penjagaan dan pengintaian, termasuk penyisiran wilayah serta penggunaan anjing pelacak guna membantu mengungkap pelaku.
“Upaya lain yang kami lakukan meliputi patroli rutin di wilayah terdampak serta pengembangan terhadap terduga pelaku,” ujar salah satu perwakilan aparat dalam rapat tersebut.
Dalam perkembangan penanganan, aparat telah mengamankan dua pelaku yang telah menjalani proses hukum dan dijatuhi vonis. Namun, pengembangan kasus masih terus dilakukan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain.
Rangkaian aksi teror yang berlangsung lebih dari satu tahun ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada rasa aman masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Intensitas kejadian yang dominan terjadi pada malam hari juga menunjukkan pola yang terencana, sehingga membutuhkan penanganan terkoordinasi lintas sektor.
Penguatan sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pengungkapan kasus. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi dinilai krusial untuk mendukung proses penegakan hukum.
Ke depan, pemerintah daerah bersama aparat gabungan akan meningkatkan patroli terpadu, memperluas pengawasan wilayah rawan, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat guna memastikan situasi keamanan kembali kondusif secara berkelanjutan.
