JAKARTA, 28 April 2026 — Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi capaian cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia yang menembus 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan percepatan target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
Rajiv menyebut kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai faktor utama di balik peningkatan stok nasional. “Presiden Prabowo kasih target empat tahun swasembada beras, tetapi Menteri Amran hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mewujudkannya. Ini luar biasa,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan produksi beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,7 juta ton per bulan, sehingga ketahanan pangan dinilai cukup kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. “Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan ancaman gangguan pangan, kita justru aman karena memiliki cadangan pangan yang berlimpah hingga 324 hari ke depan,” kata Rajiv.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program strategis Kementerian Pertanian, seperti swasembada jagung dan gula, peningkatan produksi komoditas perkebunan, serta ekstensifikasi dan optimalisasi lahan pertanian. Selain itu, dukungan penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta subsidi pupuk turut mempercepat peningkatan produksi.
Secara historis, Indonesia telah berupaya mencapai swasembada beras melalui berbagai kebijakan sejak beberapa dekade terakhir, dengan hasil yang fluktuatif tergantung pada kondisi iklim, infrastruktur, dan distribusi. Capaian stok 5 juta ton menjadi indikator penguatan ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global.
Namun demikian, Rajiv mengingatkan adanya potensi risiko dari fenomena El Nino ekstrem atau “Godzilla” pada 2026 yang dapat memicu kemarau panjang dan mengganggu produksi pertanian. “Tahun ini Kementan harus siap dan tidak lengah menghadapi El Nino Godzilla berupa kemarau panjang juga lebih kering yang mengancam produksi pertanian kita,” ujarnya.
Dampak El Nino berpotensi menurunkan produktivitas lahan akibat kekeringan, mengganggu pola tanam, serta meningkatkan risiko gagal panen di sejumlah wilayah. Kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan jika tidak diantisipasi sejak dini.
Pemerintah diharapkan memperkuat langkah mitigasi, termasuk pengelolaan irigasi, penyediaan cadangan air, serta distribusi logistik pangan yang merata. Selain itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi di tengah ancaman perubahan iklim.
Ke depan, DPR mendorong Kementerian Pertanian untuk mempertahankan capaian produksi sekaligus memperkuat strategi adaptasi terhadap risiko iklim, guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dalam jangka panjang.
