Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan akan menyiapkan fasilitas daycare serta membangun 1 juta rumah bagi buruh pada 2026. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026), sebagai respons atas aspirasi pekerja terkait kebutuhan hunian dan layanan penitipan anak.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan pemerintah akan segera merealisasikan penyediaan daycare untuk mendukung buruh, khususnya pekerja dengan anak usia dini. “Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare, ini saran yang baik, ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
Selain fasilitas daycare, pemerintah juga menargetkan pembangunan 1 juta rumah terjangkau bagi buruh. Prabowo menyebut rumah-rumah tersebut akan dibangun di dekat kawasan industri untuk memudahkan akses pekerja ke tempat kerja. “Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350 ribu rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah,” kata dia.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan rencana pembangunan kawasan hunian terpadu berupa kota baru yang terdiri dari rumah susun dengan kapasitas sekitar 100 ribu unit per lokasi. Kawasan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti sekolah, sarana olahraga, rumah sakit, transportasi publik, dan daycare. “Saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit dan yang paling penting harus ada transportasi,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan rencana pemberian kartu transportasi bagi buruh dengan tarif terjangkau. Ia menyinggung kemungkinan subsidi transportasi sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas pekerja. “Nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transportasi dengan harganya sangat ringan,” ujarnya.
Secara konteks, isu perumahan dan kesejahteraan buruh telah lama menjadi perhatian dalam peringatan May Day. Keterbatasan akses terhadap hunian layak di dekat kawasan industri serta minimnya fasilitas pendukung seperti daycare menjadi tantangan utama bagi pekerja, terutama di kota-kota besar. Pemerintah sebelumnya telah menjalankan berbagai program perumahan rakyat, namun kebutuhan masih dinilai tinggi.
Dari sisi dampak, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup buruh melalui penyediaan hunian layak, pengurangan biaya transportasi, serta dukungan terhadap keluarga pekerja. Ketersediaan daycare juga dinilai dapat meningkatkan partisipasi kerja, khususnya bagi perempuan. Namun, realisasi program akan bergantung pada kesiapan anggaran, lahan, serta koordinasi lintas sektor.
Pemerintah menyatakan akan segera menindaklanjuti rencana tersebut melalui program pembangunan yang dimulai tahun ini, termasuk pengembangan kawasan hunian baru di sekitar pusat industri serta penyusunan skema pembiayaan dan subsidi bagi pekerja.
