JAKARTA, 29 April 2026 — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan pemerintah berdiri bersama buruh menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 di Jakarta. Pemerintah memastikan komitmen tersebut melalui kebijakan perlindungan tenaga kerja dan kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto dalam puncak perayaan di Monumen Nasional (Monas), di tengah kekhawatiran pekerja terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tekanan ekonomi global.
Qodari menyatakan pemerintah tidak memposisikan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan buruh, melainkan sebagai mitra strategis dalam menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus keberlanjutan dunia usaha. “Pemerintah ingin menegaskan satu hal, bahwa posisi pemerintah bukan berhadapan dengan buruh, melainkan berdiri bersama buruh,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (29/4/2026).
Ia menambahkan, pemerintah memahami berbagai keresahan yang dihadapi pekerja menjelang May Day, mulai dari ancaman PHK hingga meningkatnya biaya hidup. “Pemerintah mencatat dan memahami keresahan ini. Negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja,” kata Qodari.
Menurutnya, kesejahteraan buruh dan kesehatan dunia usaha bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Pemerintah, kata dia, berupaya menyeimbangkan kedua aspek tersebut melalui kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global. “Kesejahteraan pekerja dan kesehatan dunia usaha bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu tujuan yang sama,” ujarnya.
Peringatan Hari Buruh Internasional sendiri merupakan momentum tahunan yang ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Di Indonesia, perayaan ini kerap diwarnai aksi penyampaian aspirasi buruh, termasuk tuntutan terkait upah layak, kepastian kerja, hingga perlindungan sosial.
Dalam konteks terkini, isu ketenagakerjaan menjadi sorotan di tengah tekanan ekonomi global yang berpotensi memicu efisiensi perusahaan dan gelombang PHK. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk regulasi baru terkait sistem outsourcing dan langkah mitigasi dampak ekonomi terhadap pekerja.
Secara sosial-ekonomi, sikap pemerintah yang menegaskan keberpihakan pada buruh dinilai penting untuk menjaga stabilitas hubungan industrial. Kejelasan posisi pemerintah dapat memperkuat kepercayaan pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif, terutama di tengah ketidakpastian global.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah memastikan akan terus membuka ruang dialog dengan serikat pekerja serta pelaku usaha, sekaligus mempercepat finalisasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan May Day di Monas juga diharapkan menjadi simbol komitmen negara dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.
