JAKARTA, 5 Mei 2026 — Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkap tren penurunan cakupan imunisasi campak-rubela (MR) di Indonesia yang dinilai berisiko terhadap ketahanan kesehatan masyarakat. Penurunan ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan dipicu oleh belum optimalnya sistem surveilans serta pelaksanaan program imunisasi, bukan karena keterbatasan ketersediaan vaksin.
Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, Maria Holly Herawati, menyampaikan bahwa capaian imunisasi masih jauh dari target ideal untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). “Belum optimalnya sistem surveilans dan imunisasi. Cakupan imunisasi campak-rubela juga mengalami penurunan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Maria menjelaskan, cakupan dosis pertama (MR1) turun dari 92 persen menjadi 82 persen, sedangkan dosis kedua (MR2) turun dari 82,3 persen menjadi 77,6 persen. Angka ini masih berada di bawah ambang batas 95 persen yang diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit secara luas.
Dari sisi epidemiologi, BRIN mencatat sepanjang 2025 terdapat 63.769 kasus suspek campak, dengan 11.000 kasus terkonfirmasi dan 69 kematian. Sementara pada awal 2026, tercatat 8.224 kasus suspek, 572 kasus terkonfirmasi, dan empat kematian. “Sementara pada awal 2026, terdapat 8.224 kasus suspek, 572 kasus terkonfirmasi, dan empat kematian,” kata Maria.
Ia menyoroti sejumlah tantangan di lapangan, termasuk keterlambatan pelaporan, fenomena underreporting, sistem informasi kesehatan yang belum terintegrasi, hingga keraguan masyarakat terhadap vaksin (vaccine hesitancy). Selain itu, kendala teknis seperti rantai dingin vaksin juga turut memengaruhi distribusi dan efektivitas program imunisasi.
Maria menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini berbasis data. “Masalahnya bukan kekurangan data, tetapi belum adanya sistem yang mampu mendeteksi dini dan merespons secara cepat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN Indi Dharmayanti menyatakan bahwa vaksin campak sebenarnya telah terbukti aman dan efektif secara global. Namun, tantangan utama saat ini adalah memastikan cakupan imunisasi merata di seluruh wilayah. “Munculnya kembali KLB campak menunjukkan adanya celah dalam sistem, baik dari sisi cakupan imunisasi, kualitas surveilans, maupun pemanfaatan data ilmiah,” ujarnya.
Secara historis, Indonesia pernah berhasil menekan kasus campak melalui program imunisasi nasional yang masif, termasuk kampanye imunisasi MR pada periode sebelumnya. Namun, gangguan layanan kesehatan selama pandemi serta perubahan perilaku masyarakat disebut turut berkontribusi terhadap penurunan cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir.
Penurunan imunisasi ini berpotensi meningkatkan risiko kejadian luar biasa (KLB) campak, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak. Selain berdampak pada kesehatan individu, kondisi ini juga dapat menambah beban sistem kesehatan dan meningkatkan biaya penanganan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Ke depan, BRIN mendorong penguatan riset dan inovasi di sektor kesehatan, termasuk pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis real-time, early warning system, evaluasi program imunisasi kejar, serta pendekatan sosial budaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Pemerintah diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan cakupan imunisasi kembali mencapai target nasional.
