JAKARTA — Pemerintah bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menargetkan pembangunan batalyon teritorial pembangunan di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional, pemerataan pembangunan wilayah, dan dukungan terhadap program strategis nasional. Rencana tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi menyoroti rencana pembentukan batalyon teritorial pembangunan yang dinilai memiliki manfaat strategis bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan ketahanan pangan nasional.
“Kalau enggak salah nanti seluruh daerah kabupaten kota akan ada batalion,” ujar Mulyadi saat rapat berlangsung.
Ia menilai program tersebut perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai agar target pembangunan satuan di daerah dapat berjalan sesuai rencana pemerintah. Menurut dia, keberadaan batalyon pembangunan berpotensi mempercepat pembangunan wilayah dan membantu masyarakat secara langsung.
“Program yang bagus ini bisa berjalan dengan baik dan tentu ini menjadi harapan kita semua termasuk juga masyarakat,” katanya.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan pengembangan batalyon pembangunan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan wilayah dan prioritas nasional. Ia menyebut sejumlah pemerintah daerah bahkan telah mengajukan wilayahnya untuk menjadi prioritas pembangunan batalyon tersebut.
“Kita meyakini dan juga di daerah-daerah antusias masyarakat sangat luar biasa,” ujar Maruli.
Menurut dia, keberadaan batalyon teritorial pembangunan akan membantu pelaksanaan berbagai program pemerintah di daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertanian, penyediaan air bersih, hingga penanganan bencana.
Konsep pembangunan batalyon teritorial merupakan bagian dari strategi pertahanan berbasis kewilayahan yang selama ini dikembangkan pemerintah melalui sistem pertahanan semesta. Dalam konsep tersebut, kekuatan pertahanan tidak hanya difokuskan pada aspek militer, tetapi juga penguatan kapasitas nasional melalui pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah menilai situasi geopolitik global, ancaman krisis pangan, serta ketidakpastian ekonomi internasional menuntut negara memperkuat fondasi nasional hingga tingkat daerah. Karena itu, penguatan satuan teritorial dipandang menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan nasional.
Kebijakan tersebut diperkirakan berdampak terhadap peningkatan akses pembangunan di wilayah terpencil, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Selain itu, keberadaan batalyon pembangunan dinilai dapat meningkatkan respons cepat pemerintah terhadap kondisi darurat dan bencana di daerah.
Pemerintah bersama TNI saat ini tengah memetakan kebutuhan pembangunan batalyon secara nasional, termasuk kesiapan lahan, dukungan sarana prasarana, serta penyesuaian anggaran agar program tersebut dapat direalisasikan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
