JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai memperkuat konsep pertahanan berbasis pembangunan dan ketahanan pangan melalui pembentukan kompi peternakan, perikanan, konstruksi, dan kesehatan di lingkungan batalyon teritorial pembangunan. Gagasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Mayor Jenderal TNI (Purn.) TB Hasanuddin menyoroti penggunaan istilah kompi peternakan dan kompi perikanan dalam struktur batalyon baru TNI AD. Menurut dia, fungsi utama prajurit tetap harus diarahkan pada kemampuan tempur sekaligus mendukung pembangunan nasional dan ketahanan pangan.
“Ada kompi peternakan, kompi perikanan, kemudian kompi konstruksi, dan kompi kesehatan,” ujar TB Hasanuddin dalam rapat kerja tersebut.
Ia menilai penguatan batalyon teritorial pembangunan merupakan bagian dari persiapan menghadapi perang modern yang tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga kemampuan logistik dan kemandirian nasional. “Tetap dia latihan dan bertempur mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan konsep tersebut telah melalui pembahasan panjang dan diarahkan untuk memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat sekaligus membantu program strategis pemerintah di daerah.
“Program-program presiden pada saat ini banyak sekali seperti pembuatan jembatan, air bersih, pertanian. Jadi ini sangat terasa lagi di bawah,” ujar Maruli.
Menurut dia, kehadiran batalyon teritorial pembangunan juga mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Bahkan sejumlah daerah disebut mengajukan diri agar menjadi prioritas pembangunan satuan tersebut.
Konsep pertahanan berbasis pembangunan sebelumnya juga beberapa kali disampaikan pemerintah sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional menghadapi ancaman global, termasuk krisis pangan, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional. Pemerintah menilai ancaman modern tidak lagi hanya berbentuk invasi militer, tetapi juga tekanan ekonomi, krisis energi, dan keterbatasan pangan.
Dalam rapat itu, Kementerian Pertahanan menyebut batalyon pembangunan akan dilengkapi dukungan alat konstruksi, ekskavator, bibit pertanian, serta fasilitas penunjang lain untuk membantu pembangunan wilayah dan penguatan produksi pangan daerah.
Kebijakan tersebut diperkirakan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dasar di daerah, peningkatan ketahanan pangan lokal, serta penguatan respons negara terhadap bencana dan kondisi darurat. Selain itu, kehadiran satuan teritorial pembangunan dinilai dapat mempercepat distribusi bantuan pemerintah hingga wilayah terpencil.
Pemerintah bersama TNI saat ini tengah menyusun pengembangan batalyon teritorial pembangunan secara bertahap di berbagai daerah dengan menyesuaikan kebutuhan wilayah, kesiapan anggaran, dan dukungan sarana prasarana pertahanan.
