JAKARTA, 6 Mei 2026 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kebijakan fiskal pemerintah. Ia menegaskan kondisi fiskal Indonesia saat ini tetap terjaga dan justru menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menyatakan kritik yang mengaitkan depresiasi rupiah dengan kebijakan fiskal muncul akibat ketidakpahaman terhadap strategi pengelolaan kas pemerintah yang sedang dijalankan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Selama ini pemerintah menjaga kondisi fiskal dengan sangat baik. Jadi yang bilang kebijakan fiskal kita aneh, dia enggak mengerti apa yang kita kerjakan. Saya sebel sama yang bilang gara-gara fiskal rupiah jeblok,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Salah satu kebijakan yang disoroti adalah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurut Purbaya, langkah tersebut berhasil meningkatkan likuiditas sektor perbankan sehingga mampu mendorong pembiayaan ke sektor produktif dan menopang pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen.
“Kamu tahu kenapa ekonomi bisa tumbuh lebih cepat? Kita manage uang lebih bagus. Jangan cuma pindahin cash aja dari BI ke situ, ekonomi tumbuh lebih cepat dan kita jaga itu. Tapi uangnya masih punya saya kan?” ujarnya.
Ia menilai strategi tersebut memungkinkan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa harus menambah belanja negara secara besar-besaran. “Artinya apa? Pemerintah, Pak Prabowo bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa pengeluaran uang tambahan. Uangnya masih utuh,” kata Purbaya.
Pemerintah juga memastikan dana SAL yang ditempatkan di sistem perbankan tetap aman dan dapat digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan negara. Selain menjaga stabilitas fiskal, penempatan dana tersebut disebut berfungsi memperkuat likuiditas pembiayaan di sektor produktif.
Pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir terjadi di tengah dinamika ekonomi global, termasuk penguatan dolar AS, ketidakpastian geopolitik, dan fluktuasi harga energi dunia. Pemerintah dan otoritas moneter saat ini terus melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.
Dari sisi dampak, stabilitas fiskal dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor, stabilitas APBN, serta daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal. Kebijakan pengelolaan kas yang lebih fleksibel juga diharapkan mampu mendukung pembiayaan sektor riil tanpa meningkatkan beban utang negara secara signifikan.
Ke depan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar, likuiditas perbankan, serta kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
