SURABAYA — Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring implementasi program biodiesel 50 persen (B50) berbasis kelapa sawit. Kebijakan ini disampaikan dalam kunjungan kerja di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu (19/4/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Amran menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya domestik. “Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa selama ini Indonesia masih mengimpor sekitar 5 juta ton solar per tahun. “Dulu kita impor 5 juta ton solar. Insya Allah 1 Juli 2026 kita setop impor dan beralih ke biofuel dari produksi dalam negeri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa kelapa sawit tidak hanya dapat diolah menjadi biodiesel, tetapi juga berpotensi menjadi bahan bakar lain seperti bensin dan etanol. “Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin,” katanya. Pemerintah, menurut dia, tengah mempercepat pengembangan teknologi hilirisasi sawit untuk mendukung diversifikasi energi tersebut.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Sudarsono Soedomo menilai keberhasilan program B50 sangat bergantung pada stabilitas skema pembiayaan. Ia menjelaskan bahwa program biodiesel nasional selama ini didukung mekanisme pembiayaan tertutup melalui pungutan industri sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), tanpa bergantung langsung pada APBN. “B50 bukan sekadar menaikkan angka campuran bahan bakar, tetapi menguji apakah sistem pendanaan internal tetap mampu berputar tanpa bergantung pada APBN,” ujarnya.
Program biodiesel di Indonesia telah berkembang bertahap, dimulai dari B20 pada 2016, meningkat menjadi B30 pada 2020, dan kemudian B35 pada 2023. Kebijakan ini didorong oleh kebutuhan mengurangi impor energi, menekan defisit neraca perdagangan, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit domestik. Data pemerintah menunjukkan bahwa implementasi biodiesel sebelumnya berhasil menghemat devisa negara hingga miliaran dolar AS setiap tahun.
Namun demikian, peningkatan konsumsi domestik untuk program B50 berpotensi memengaruhi ekspor sawit dan arus kas dana pungutan industri. Ketika ekspor menurun, penerimaan dana BPDPKS juga berisiko turun, yang dapat mengganggu keberlanjutan pembiayaan program. Hal ini menjadi perhatian utama para akademisi dan pelaku industri.
Dari sisi dampak, kebijakan penghentian impor solar diperkirakan akan meningkatkan kemandirian energi nasional dan memperkuat industri sawit dalam negeri. Di sisi lain, masyarakat berpotensi menghadapi penyesuaian harga atau distribusi bahan bakar dalam masa transisi. Selain itu, sektor lingkungan juga menjadi sorotan, mengingat perluasan produksi sawit harus diimbangi dengan praktik keberlanjutan.
Pemerintah menyatakan akan terus mematangkan regulasi dan kesiapan infrastruktur menjelang implementasi B50. Langkah tindak lanjut meliputi peningkatan kapasitas produksi biodiesel, penguatan tata kelola dana BPDPKS, serta koordinasi lintas kementerian untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar pada saat kebijakan mulai berlaku 1 Juli 2026.
