JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 melalui strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal prudent, serta penguatan program pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR RI.
Pemerintah juga menetapkan target penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 hingga 6,5 persen pada 2027, lebih rendah dibanding target sebelumnya yang berada di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,30 hingga 4,87 persen.
Menurut Prabowo, berbagai target tersebut akan dicapai melalui kombinasi penguatan investasi, peningkatan konsumsi domestik, pengembangan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan program perlindungan sosial dan ketahanan pangan.
Untuk mendukung agenda pembangunan dan program prioritas nasional, pemerintah merancang belanja negara dalam APBN 2027 berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB.
Presiden menegaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen terhadap PDB. Angka tersebut lebih rendah dibanding realisasi defisit APBN tahun 2025 yang mencapai 2,92 persen.
“Kita tetap menjaga kesehatan fiskal negara agar pembangunan berjalan berkelanjutan tanpa membebani stabilitas ekonomi nasional,” kata Prabowo.
Penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 kali ini mencatat sejarah baru karena Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan pendahuluan RAPBN di hadapan DPR RI dalam bentuk pemaparan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal.
Rapat Paripurna DPR RI tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum. Hadir mendampingi Presiden antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih.
Beberapa pejabat yang turut hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Luar Negeri Sugiono, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Di tengah tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, dan tekanan nilai tukar rupiah, pemerintah menilai stabilitas fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan kesinambungan pembangunan nasional.
Target pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen dinilai cukup ambisius mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran 5 persen. Namun pemerintah optimistis percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan konsumsi domestik dapat menjadi motor utama pertumbuhan.
Bagi masyarakat, target penurunan kemiskinan dan pengangguran diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan lapangan kerja, daya beli, serta pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah. Pemerintah juga menegaskan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, pendidikan, dan pembangunan desa tetap menjadi fokus dalam APBN 2027.
Ke depan, pemerintah bersama DPR RI akan melanjutkan pembahasan detail RAPBN 2027 untuk memastikan seluruh target makro ekonomi, belanja negara, serta program prioritas dapat berjalan efektif dan tetap menjaga stabilitas fiskal nasional.
