JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (Kopdes) harus dibangun dalam pola kerja yang saling menguatkan guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), tanpa saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu, Yandri menjelaskan bahwa BUMDes selama ini telah memiliki ekosistem usaha yang berjalan di berbagai sektor desa, mulai dari desa tematik hingga desa ekspor. Karena itu, pemerintah tinggal memperjelas regulasi dan rantai koordinasi agar peran BUMDes dan Kopdes dapat dibedakan namun tetap terintegrasi.
“BUMDes sudah jalan, desa tematik semua kerja sama dengan BUMDes, seperti desa lele dan petelur. Usaha BUMDes juga sudah ada, sehingga perlu dibuat peraturan dan rantai koordinasi yang jelas supaya tidak tumpang tindih dan saling menguatkan,” ujar Yandri.
Ia menjelaskan perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada basis kelembagaan. BUMDes berbasis usaha desa, sedangkan koperasi desa berbasis keanggotaan masyarakat. Menurutnya, perbedaan tersebut justru dapat menjadi kekuatan kolaboratif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui program MBG.
Data Kementerian Desa menunjukkan keterlibatan BUMDes dalam program MBG terus meningkat. Hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 741 BUMDes telah menjadi pemasok bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 37 BUMDes telah berperan sebagai pengelola dapur MBG atau SPPG.
Provinsi Jawa Barat tercatat menjadi wilayah dengan jumlah pemasok terbesar, yakni 280 BUMDes. Disusul Jawa Timur sebanyak 169 BUMDes dan Jawa Tengah 88 BUMDes.
Selain mendukung MBG, Yandri menyebut banyak BUMDes kini berkembang menjadi motor penggerak desa ekspor. Menurutnya, hampir seluruh pelaku desa ekspor saat ini berasal dari BUMDes yang berhasil mengelola potensi ekonomi lokal secara produktif.
“Ribuan BUMDes berhasil, hampir seribu yang sudah menjadi pemasok utama MBG, dan ratusan BUMDes sebagai pemilik dapur. Kita kuatkan saja supaya tidak saling mematikan,” katanya.
Kemendes PDT, lanjut Yandri, tetap akan memperkuat pengembangan BUMDes dengan spesifikasi usaha yang berbeda dari koperasi desa agar masing-masing lembaga memiliki ruang pengembangan sendiri sesuai kebutuhan dan karakteristik desa.
Pemerintah juga memastikan program pembangunan desa tetap berjalan melalui skema 12 Aksi Bangun Desa. Dana desa disebut tetap tersedia, namun tata kelolanya akan terus diperbaiki agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan.
Selain itu, pengembangan desa berbasis potensi lokal seperti desa wisata dan desa ekspor akan terus diperluas melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk bersama Kementerian Perdagangan.
“Desa ekspor tetap bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Desa wisata yang pendapatannya sampai Rp3 miliar juga banyak. Semua bisa dilakukan berdasarkan potensi desa,” ujar Yandri.
