JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak sesuai dengan kondisi terkini, meski situasi krisis energi global tengah meningkat akibat konflik geopolitik.
Bima Arya menyatakan, pemerintah saat ini masih memiliki cadangan dan pasokan BBM yang mencukupi sehingga belum perlu mengambil langkah drastis seperti pencabutan subsidi. “Pernyataan Pak JK agar pemerintah mencabut subsidi BBM terlalu terburu-buru dan tidak sesuai dengan data terkini,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).
Ia menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz masih dalam tingkat moderat. “Data menunjukkan bahwa tidak saja ketersediaan BBM kita masih mencukupi tetapi ketergantungan kita kepada impor BBM mentah yang melalui Selat Hormuz masih pada skala yang moderat yaitu 20%,” kata Bima.
Menurutnya, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur tersebut. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi global.
Bima menambahkan, kondisi fiskal nasional saat ini masih stabil berdasarkan paparan kementerian terkait dalam rapat kerja pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan pencabutan subsidi dinilai berisiko menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. “Pencabutan subsidi hanya akan membebani rakyat dan pasti akan memberikan efek domino yang lain yang menyusahkan rakyat,” tegasnya.
Usulan pengurangan subsidi BBM sebelumnya muncul sebagai respons terhadap tekanan harga minyak dunia yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah. Jalur distribusi energi global, termasuk Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, menjadi salah satu titik krusial yang memengaruhi harga dan pasokan energi internasional.
Dari sisi dampak, subsidi BBM selama ini berperan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang. Namun, di sisi lain, beban subsidi juga memberi tekanan pada anggaran negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait subsidi energi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan sosial.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global dan menyiapkan strategi jangka panjang, termasuk percepatan transisi energi dan diversifikasi sumber pasokan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketahanan energi nasional tanpa menimbulkan gejolak ekonomi di masyarakat.
