JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,212 triliun untuk pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) pada 2027 sebagai bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (16/6/2026), saat memaparkan usulan pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp27,33 triliun.
“Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap LPG, pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas rumah tangga. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp5,212 triliun,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, program jargas menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain memperluas akses energi yang lebih efisien, program tersebut juga diharapkan mampu menekan beban impor LPG yang selama ini masih cukup besar.
“Lebih dari 80 persen anggaran kami alokasikan untuk program yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain pengembangan jaringan gas rumah tangga, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik. Program tersebut dirancang untuk mendorong diversifikasi energi di sektor rumah tangga sekaligus mengurangi konsumsi LPG bersubsidi.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan pemerintah terus memperkuat infrastruktur distribusi gas bumi nasional. Salah satu proyek strategis yang mendapat alokasi anggaran besar adalah pembangunan pipa gas Dumai–Sei Mangkei dengan nilai mencapai Rp3,948 triliun.
Ia menuturkan proyek tersebut bertujuan mengoptimalkan distribusi gas bumi dari wilayah yang mengalami surplus pasokan menuju daerah yang membutuhkan energi gas lebih besar.
“Program ini ditujukan agar gas yang surplus di Sumatera dapat disalurkan ke wilayah lain, termasuk Jawa, dan sebaliknya,” ujarnya.
Pengembangan jargas merupakan bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintah untuk memperluas pemanfaatan energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga sebagai alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan penggunaan LPG.
Data Kementerian ESDM menunjukkan kebutuhan LPG nasional masih didominasi pasokan impor sehingga rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan tekanan nilai tukar rupiah. Karena itu, perluasan jaringan gas dinilai menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Bagi masyarakat, pengembangan jargas berpotensi memberikan manfaat berupa pasokan energi yang lebih stabil, efisiensi biaya rumah tangga, serta kemudahan akses tanpa perlu membeli tabung LPG secara berkala. Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat membantu pemerintah mengurangi beban subsidi energi dalam jangka panjang.
Di tengah dinamika harga energi global, pemerintah memastikan harga LPG subsidi 3 kilogram tetap dipertahankan. Bahlil menegaskan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat.
“Saya ulangi, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, termasuk LPG 3 kilogram,” tegas Bahlil.
Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah juga mempertahankan volume LPG subsidi 3 kilogram sebesar 8 juta metrik ton. Ke depan, Kementerian ESDM akan melanjutkan pembangunan jaringan gas, mempercepat elektrifikasi rumah tangga, serta memperkuat infrastruktur energi nasional guna mengurangi ketergantungan pada energi impor dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia.
