PALEMBANG – Komando Resor Militer (Korem) 044/Garuda Dempo kembali memprogramkan kegiatan cetak sawah rakyat di sejumlah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun anggaran 2026. Program ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang telah berhasil membuka sekitar 6.000 hektare lahan sawah baru pada tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Komandan Korem 044/Garuda Dempo Brigadir Jenderal TNI Khabib Mahfud mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan instansi terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan konstruksi cetak sawah rakyat tahun ini.
“Setelah sukses membantu cetak sawah rakyat pada tahun lalu sekitar 6.000 hektare, tahun ini kembali diprogramkan kegiatan yang sama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Brigjen TNI Khabib Mahfud di Palembang, Senin (16/6/2026).
Menurut Khabib, koordinasi lintas sektor dilakukan agar seluruh tahapan program dapat berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan produksi pangan nasional.
Pada tahun 2025, program cetak sawah baru telah dilaksanakan di lima kabupaten di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, dan Lahat. Lahan yang berhasil dibuka kemudian ditanami padi varietas Inpari 32 yang dikenal tahan terhadap penyakit dengan usia tanam sekitar 120 hari.
Hasil produksi dari lahan cetak sawah tersebut menunjukkan perkembangan yang positif. Pada musim tanam perdana, produktivitas mencapai sekitar lima ton gabah kering giling (GKG) per hektare. Sementara pada musim tanam berikutnya, hasil panen diperkirakan meningkat hingga mencapai delapan ton GKG per hektare.
“Kegiatan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan,” ujar Khabib.
Ia menambahkan, program cetak sawah rakyat diharapkan tidak hanya meningkatkan luas tanam dan produksi padi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi petani melalui peningkatan pendapatan dan pembukaan lapangan kerja di sektor pertanian.
“Program ini diharapkan berjalan sesuai rencana dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mempertahankan posisi Sumsel menjadi salah satu provinsi penyumbang produksi beras terbesar nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mempertahankan posisi Sumsel sebagai salah satu sentra produksi beras terbesar di Indonesia.
Menurut Bambang, upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada serta pembukaan lahan sawah baru melalui program cetak sawah rakyat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mencapai target produksi padi Sumsel tahun 2026.
“Guna memperkuat ketahanan pangan dan sebagai provinsi penghasil beras tiga besar nasional, upaya yang dilakukan seperti optimalisasi lahan yang ada dan cetak sawah baru,” kata Bambang.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan produksi padi tahun 2026 mencapai 4 juta ton gabah kering giling. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 3,6 juta ton GKG.
Target tersebut dihadapkan pada tantangan perubahan iklim, termasuk potensi musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Meski demikian, pemerintah optimistis target produksi dapat tercapai melalui penguatan infrastruktur pertanian, perluasan areal tanam, serta pendampingan kepada petani.
Program cetak sawah rakyat yang melibatkan TNI menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional. Selain meningkatkan produksi beras, program ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah berbagai tantangan iklim dan ekonomi global.
Ke depan, Korem 044/Garuda Dempo bersama pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program agar seluruh lahan yang dicetak dapat segera produktif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta ketahanan pangan nasional.
