JAKARTA, 9 Mei 2026 — Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi rakyat melalui penyerapan tenaga kerja, penguatan sektor pertanian, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang adaptif, efisien, dan transparan.
Riandy mengatakan hingga saat ini progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah mencapai sekitar 90 persen dari target nasional sebanyak 30 ribu unit. Sebanyak 27 ribu dapur MBG disebut sudah siap beroperasi di berbagai daerah.
“MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” ujar Riandy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Menurut dia, agar program tetap berjalan tanpa membebani stabilitas fiskal negara, pemerintah perlu menerapkan strategi penyesuaian yang realistis. Salah satu opsi yang dinilai memungkinkan adalah mengurangi frekuensi pemberian makan tanpa mengurangi cakupan penerima manfaat.
“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari enam hari menjadi tiga atau empat hari seminggu,” katanya.
Riandy menilai langkah tersebut lebih aman dibanding mengurangi sasaran program atau membatasi penerima manfaat hanya untuk kelompok tertentu. Dengan skema itu, aktivitas ekonomi yang telah terbentuk di sekitar dapur MBG tetap dapat berjalan.
Selain aspek fiskal, Riandy menekankan pentingnya pengawasan kualitas makanan dan transparansi pengelolaan anggaran. Pemerintah diminta memperkuat inspeksi lapangan untuk memastikan standar gizi tetap terjaga dan dana program benar-benar tersalurkan dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur menjadi kunci keberhasilan MBG ke depannya,” ujarnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program tersebut juga diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, pedagang pasar, hingga UMKM pemasok bahan pangan.
Dari sisi implementasi di daerah, Kepala SPPG Kadiwano di Sumba Barat Daya, Edwin Putra Kadege, menyebut dapur MBG telah menciptakan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat sekitar.
“Kebutuhan akan bahan baku menjadi besar. Dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan puluhan bahkan ratusan kilogram sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, atau sawi,” kata Edwin.
Ia menjelaskan dapur MBG yang dikelolanya saat ini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat dari 15 sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Selain menyerap hasil pertanian lokal, program tersebut juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga.
Secara ekonomi, program MBG dinilai berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) di daerah melalui peningkatan permintaan bahan pangan, distribusi logistik, hingga penguatan UMKM lokal. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa program tersebut belum cukup untuk menjadi satu-satunya motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Riandy menegaskan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen tetap membutuhkan penguatan sektor lain di luar pertanian dan konsumsi domestik, termasuk industri manufaktur, investasi, dan hilirisasi ekonomi.
Ke depan, pemerintah diperkirakan akan terus mengevaluasi skema operasional MBG, termasuk efisiensi anggaran, kualitas layanan gizi, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi daerah agar manfaat sosial dan ekonomi program dapat berjalan berkelanjutan.
