PAPUA BARAT DAYA – Pemerintah terus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua melalui evaluasi berkala dan penguatan tata kelola. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai standar operasional, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Tugas MBG, para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta tenaga ahli gizi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kualitas layanan di lapangan.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen terus menyempurnakan pelaksanaan Program MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh penerima manfaat.
“Pelaksanaan evaluasi berkala dan pengawasan ketat terhadap standar operasional SPPG di Papua mencerminkan keterbukaan serta komitmen kuat pemerintah untuk terus menyempurnakan tata kelola, mutu gizi, dan efektivitas program sehingga manfaat utamanya dapat diterima secara optimal dan tepat sasaran oleh masyarakat,” ujar Ahmad Nausrau.
Menurutnya, proses evaluasi tidak hanya mencakup aspek administrasi, tetapi juga kualitas menu makanan, pemenuhan standar gizi, efektivitas distribusi, hingga pelayanan kepada seluruh kelompok penerima manfaat.
Hingga saat ini, 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di wilayah Papua Barat Daya. Fasilitas tersebut melayani lebih dari 79 ribu peserta didik, serta sekitar 50 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program, di antaranya ketersediaan bahan pangan lokal, variasi menu, serta proses pendataan penerima manfaat. Seluruh kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
“Kami ingin pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan kualitas pelayanannya terus meningkat,” kata Ahmad.
Selain evaluasi rutin, pemerintah juga memperkuat pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat. Strategi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan serta memastikan akses pemenuhan gizi dapat dinikmati secara merata.
Melalui penyempurnaan tata kelola, pengawasan yang berkesinambungan, dan kolaborasi lintas instansi, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
