Jakarta—Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Eddy Soeparno, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok masyarakat membutuhkan, di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026), Eddy menilai kebijakan tersebut merupakan langkah realistis sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial. Ia menegaskan pentingnya evaluasi penyaluran agar program benar-benar tepat sasaran. “Sejak awal pemerintahan beliau, Presiden selalu bekerja berdasarkan prinsip ‘no one is left behind’. Khususnya bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan paling membutuhkan,” ujar Eddy.
Eddy menambahkan, prioritas kepada kelompok rentan menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil di lapangan, khususnya di daerah dengan tingkat kerentanan gizi dan kemiskinan yang tinggi. “Keputusan ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil di lapangan. Prioritas kepada daerah merupakan bentuk konkret dari kebijakan berbasis kebutuhan di daerah-daerah yang rentan gizi maupun kemiskinan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam pelaksanaan program MBG guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, akurasi data penerima manfaat menjadi kunci keberhasilan program. “Kami berharap bahwa pemberian MBG ke depannya didasarkan pada keakurasian data agar mereka yang berhak menerima MBG, senantiasa mendapatkan asupan gizi yang disediakan oleh negara,” ujarnya.
Namun demikian, Eddy mengungkapkan masih adanya laporan masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut ditemukan indikasi penurunan kualitas dan porsi makanan yang tidak sesuai ketentuan. “Dalam berbagai kunjungan ke daerah kami mendapatkan masukan tentang SPPG yang belum amanah menjalankan fungsinya. Misalnya mengurangi volume atau kualitas makanan yang sudah menjadi haknya para penerima,” kata Eddy.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi anak. Secara historis, isu gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan di sejumlah daerah di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Dari sisi dampak, implementasi program ini berpotensi meningkatkan kualitas kesehatan anak dan mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Namun, ketidaktepatan sasaran dan lemahnya pengawasan dapat mengurangi efektivitas program serta berisiko menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat di masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Eddy meminta seluruh pengelola SPPG untuk menjalankan tugas secara profesional dan menjaga integritas dalam penyaluran bantuan. Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta memastikan standar kualitas makanan terpenuhi. “Ingat, mengambil hak orang lain itu tidak saja salah tetapi juga menunjukkan rendahnya moral si pelaku. Saya menghimbau seluruh pengelola SPPG untuk memberikan kualitas dan layanan makanan yang terbaik untuk anak-anak kita,” ujarnya.
