JAKARTA — Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan atau food estate di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ditegaskan tidak berkaitan dengan film dokumenter Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan meminta proyek cetak sawah satu juta hektare tersebut tetap dilanjutkan guna mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto di tengah ancaman krisis pangan global.
Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu menggambarkan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat dari ancaman proyek pembangunan berskala besar. Namun, menurut Iwan, lokasi hutan dan lahan yang ditampilkan dalam film bukan merupakan bagian dari kawasan PSN Wanam yang menjadi lokasi program cetak sawah nasional.
“Menurut saya kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara global pun akan fokus dengan isu pangan mereka masing-masing. Karena, kalau isunya malah Indonesia defisit pangan, itu lebih bahaya lagi,” ujar Iwan Setiawan, Selasa (19/5).
Ia menjelaskan, program cetak sawah di Wanam dirancang untuk memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi beras domestik dan optimalisasi lahan tidur menjadi kawasan produktif. Selain itu, proyek tersebut dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani hingga 20 sampai 30 persen.
“Soal kritik di film Pesta Babi itu ya hak demokrasi menyatakan pendapat dalam bentuk kreativitas film. Yang salah adalah jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan agenda politik terselubung,” katanya.
Terkait isu lingkungan dan pembukaan hutan, Iwan menilai pemerintah telah memiliki kajian serta mekanisme pengawasan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut dia, pembangunan sektor pangan nasional harus tetap berjalan di tengah tekanan ekonomi global dan potensi krisis pangan dunia.
“Dalam situasi tekanan global yang berefek ke kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kita perlu membangun narasi-narasi optimisme dan bukan malah melakukan provokasi,” tegasnya.
Program food estate Wanam sendiri merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional pascapandemi dan di tengah meningkatnya ketidakpastian rantai pasok global akibat konflik geopolitik serta perubahan iklim. Pemerintah menargetkan kawasan tersebut menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional dengan pengembangan sawah baru seluas satu juta hektare di wilayah Papua Selatan.
Sejumlah fasilitas penunjang proyek juga dilaporkan menunjukkan progres signifikan. Petugas proyek menyebut pembangunan jetty multipurpose dan fasilitas solar cell telah mencapai 100 persen. Sementara pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton mencapai 97 persen dan warehouse multipurpose mencapai 88 persen.
“Untuk progres area jetty multipurpose sudah mencapai 100 persen,” ujar salah seorang petugas proyek.
PSN Wanam yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group itu tidak hanya difokuskan pada pembukaan lahan pertanian, tetapi juga pembangunan ekosistem penunjang seperti jaringan irigasi, logistik, industri biodiesel, hingga penguatan konektivitas kawasan.
Di sisi lain, sejumlah warga lokal menyampaikan dukungan terhadap pembangunan PSN tersebut. Warga Papua bernama Tarsan Balagaize mengaku pembangunan mulai membawa perubahan bagi kampung dan dusun yang sebelumnya minim infrastruktur.
“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami harus bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tapi sampai kami punya anak-cucu,” kata Tarsan Balagaize, Kamis (14/5).
Menurut dia, program pembangunan dari pemerintah pusat dinilai membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di wilayah Merauke dan sekitarnya.
“Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat berarti kita punya kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan jadi lebih makmur,” ujarnya.
Secara ekonomi, proyek food estate diproyeksikan berdampak pada peningkatan aktivitas pertanian, distribusi logistik, dan penciptaan lapangan kerja di Papua Selatan. Namun, proyek tersebut juga tetap menghadapi sorotan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil terkait isu lingkungan, hak masyarakat adat, dan keberlanjutan ekosistem hutan Papua.
Pemerintah melalui pelaksana proyek menyatakan pembangunan infrastruktur penunjang akan terus dipercepat, termasuk penyelesaian gudang logistik, fasilitas energi, dan konektivitas kawasan untuk mendukung operasional penuh PSN Wanam sebagai pusat cadangan pangan nasional dalam beberapa tahun mendatang.
