JAKARTA, 6 Mei 2026 — Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memiliki kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu murni bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia generasi muda Indonesia.
Amran menyatakan sasaran utama program MBG merupakan kelompok yang bahkan belum memiliki hak pilih pada Pemilu 2029, seperti anak sekolah dan anak dalam kandungan. “Kalau mau segi politik Bapak Presiden ini tidak ada segi politis. Anak SD, anak dalam kandungan yang kita beri. Pemilu 2029 tidak ada hubungannya, benar tidak? Tidak bisa memilih kan di 2029,” ujarnya di Jakarta Selatan, Rabu.
Ia menambahkan program tersebut dirancang untuk mempersiapkan generasi muda yang lebih sehat dan cerdas melalui pemenuhan kebutuhan gizi. “Artinya ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas,” kata Amran.
Program MBG sendiri ditargetkan menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat, meliputi siswa sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain dampak kesehatan, Amran menilai program ini juga memiliki efek ekonomi langsung terhadap masyarakat desa. “Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa, itu pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat,” tuturnya.
Menurut Amran, MBG juga akan menjadi penggerak sektor pertanian dan peternakan nasional karena kebutuhan bahan pangan yang besar. Ia menyebut program tersebut akan berfungsi sebagai pasar atau off-taker bagi hasil produksi petani. “MBG berdiri itu menjadi off-taker 165 juta petani Indonesia,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi. Selain menekan angka stunting dan malnutrisi, program ini juga dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan produk pangan domestik.
Dari sisi dampak, implementasi MBG diperkirakan dapat meningkatkan permintaan hasil pertanian, memperkuat ekonomi desa, serta membuka peluang pasar baru bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal. Namun, program ini juga memerlukan kesiapan distribusi, pengawasan kualitas pangan, dan pengelolaan anggaran yang besar.
Ke depan, pemerintah akan terus memperluas implementasi program MBG secara bertahap sambil memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian pertanian, pendidikan, dan kesehatan, guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
