JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian terkait kebijakan moratorium pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara terukur agar pembangunan dapur yang telah memenuhi persyaratan dapat kembali dilanjutkan.
Yahya menjelaskan Komisi IX DPR RI telah menerima berbagai aspirasi dari mitra penyelenggara MBG melalui rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah asosiasi dan konsorsium yang terlibat dalam pembangunan dapur program tersebut.
Menurutnya, para mitra telah memperoleh persetujuan resmi untuk bekerja sama dengan BGN, sehingga pelaksanaan evaluasi diharapkan tetap memperhatikan aspek kepastian dan keberlanjutan program.
“BGN harus punya limit waktu untuk melakukan moratorium sekaligus evaluasi serta membuat klasifikasi terhadap dapur yang bagaimana yang masih bisa dilanjutkan kerjasamanya,” ujar Yahya.
Ia menilai dapur yang telah memiliki Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan virtual account, maupun yang pembangunannya telah selesai, layak menjadi prioritas dalam proses evaluasi sehingga dapat segera beroperasi mendukung pelaksanaan Program MBG.
Selain itu, Yahya juga mendorong agar pembangunan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapat perhatian khusus. Menurutnya, percepatan operasional dapur di wilayah tersebut penting untuk memperluas jangkauan layanan program kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono, menegaskan bahwa kebijakan moratorium bersifat sementara dan dilakukan sebagai bagian dari proses penataan program agar pelaksanaannya semakin efektif dan akuntabel.
Menurut Trenggono, BGN memahami berbagai masukan dari mitra penyelenggara dan saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terbentuk di berbagai daerah.
“Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara,” kata Trenggono.
Ia juga meminta dukungan dari seluruh mitra agar BGN memiliki waktu untuk menyelesaikan proses penataan, termasuk evaluasi terhadap SPPG di wilayah 3T maupun daerah lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan tata kelola program yang lebih baik sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara optimal.
Pemerintah dan DPR berkomitmen terus memperkuat koordinasi dalam penyempurnaan Program MBG agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Melalui proses evaluasi yang komprehensif, diharapkan program prioritas nasional tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak di seluruh Indonesia.
