NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II sebagai bagian dari upaya mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Untuk memastikan target tersebut tercapai, Otorita IKN menggelar evaluasi bersama kementerian/lembaga, investor, pelaku usaha, penyedia jasa konstruksi, konsultan, dan manajemen konstruksi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap mengedepankan keselamatan kerja, kualitas bangunan, serta keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip utama pembangunan ibu kota baru.
“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028,” ujar Basuki.
Ia menambahkan, pembangunan IKN tetap berpedoman pada tiga pilar utama, yakni kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga seluruh infrastruktur yang dibangun mampu memberikan manfaat jangka panjang.
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN saat ini dilakukan melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Melalui pendanaan APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik, dengan sembilan paket telah selesai pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket memasuki proses persiapan lelang. Pekerjaan yang sedang berlangsung meliputi pembangunan kawasan perkantoran, kawasan legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga sistem perpipaan air minum untuk mendukung layanan dasar perkotaan.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan, terdiri atas 78 paket yang telah selesai dan 12 paket yang masih dalam proses pembangunan. Beberapa proyek strategis yang terus dikebut antara lain pembangunan Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah ruas jalan pendukung lainnya.
Di sektor permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan, dengan 11 paket telah rampung dan satu paket masih dalam tahap konstruksi, termasuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat yang direlokasi sebagai bagian dari penataan kawasan IKN.
Perkembangan positif juga terlihat dari sektor investasi. Hingga saat ini, 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk berinvestasi di IKN. Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun, sedangkan enam proyek masih dalam tahap konstruksi, di antaranya pembangunan kampus, rumah sakit, kawasan komersial, serta apartemen.
Selain itu, melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas sektor hunian dan infrastruktur jalan. Dalam waktu dekat, proyek tersebut akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak dan delapan menara rumah susun sebagai bagian dari penyediaan kawasan permukiman di ibu kota baru.
Melalui evaluasi berkala dan kolaborasi antara pemerintah, investor, serta pelaku konstruksi, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai target. Dengan percepatan pembangunan yang terus dilakukan, IKN diharapkan siap menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
