Jakarta, 21 April 2026 – Kenaikan harga LPG nonsubsidi hingga 18 persen memicu potensi peralihan masyarakat ke LPG subsidi 3 kilogram. Pemerintah Provinsi Jakarta mulai mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut untuk memastikan distribusi tetap tepat sasaran. Pemprov Jakarta menilai bahwa selisih harga yang semakin lebar dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke LPG subsidi, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinas PPKUKM Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menyampaikan bahwa harga LPG 12 kilogram mengalami kenaikan signifikan, yakni sebesar Rp36.000 atau sekitar 18,75 persen, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Sementara itu, harga LPG 5,5 kilogram juga naik Rp17.000 atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung.
“Kenaikan harga LPG 12 kg sebesar Rp36.000 dan LPG 5,5 kg sebesar Rp17.000 ini dipicu oleh faktor global, seperti kenaikan harga kontrak LPG dunia, Indonesian Crude Price (ICP), serta kondisi geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi distribusi energi,” ujar Ratu, Selasa (21/4).
Untuk mencegah terjadinya peralihan yang tidak tepat sasaran, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Pertamina dan Hiswana Migas memperketat pengawasan penggunaan LPG, khususnya di sektor usaha non-UMKM seperti restoran, kafe, dan perhotelan. Restoran dan sektor komersial lainnya menjadi fokus utama pengawasan.
“Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan stakeholders terkait lainnya akan berkoordinasi untuk memonitor penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM, seperti restoran, kafe, dan perhotelan,” tambah Ratu.
Pemprov Jakarta juga mengingatkan bahwa LPG 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat mampu diminta untuk tetap menggunakan LPG nonsubsidi.
“Kami mengimbau ASN dan masyarakat mampu agar tetap menggunakan LPG nonsubsidi,” ujar Ratu.
Pengendalian distribusi LPG subsidi dilakukan melalui sistem berbasis KTP yang terintegrasi dalam Merchant Apps Pertamina, sehingga setiap transaksi dapat tercatat dengan jelas dan memastikan penyaluran tepat sasaran.
“Setiap transaksi dicatat dalam sistem sebagai bagian dari pengendalian distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran,” jelas Ratu.
Di sisi lain, Pemprov Jakarta memastikan stok LPG nonsubsidi tetap aman meskipun terjadi kenaikan harga. Distribusi LPG berjalan normal di tingkat agen dan pangkalan, dengan pasokan yang stabil di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg terpantau stabil di level agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying,” tambah Ratu.
Pemprov Jakarta menilai bahwa meskipun harga LPG nonsubsidi mengalami kenaikan, dampaknya terhadap inflasi daerah tidak akan signifikan. Selama LPG subsidi 3 kilogram tetap tersedia dan harganya tidak berubah, kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terjaga.
“Selama LPG subsidi 3 kg tetap tersedia dan harganya tidak berubah, kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terjaga. Pemprov Jakarta akan terus memonitor perkembangan ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” ujar Ratu.
