JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengecam keras serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon, yang menyebabkan tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia gugur. Ia mendesak agar insiden tersebut diusut secara transparan dan independen melalui mekanisme internasional.
Amelia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengambil langkah diplomatik tegas dengan mengecam dan menuntut investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.
“Perwakilan kita sudah secara tegas, tidak hanya mengutuk, tetapi juga menuntut investigasi yang menyeluruh dan independen terhadap penyerangan pasukan UNIFIL,” ujar Amelia dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Ia menegaskan, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional. Oleh karena itu, hasil investigasi harus menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.
“Harus ada sanksi tegas bagi siapa pun pelaku dari hasil investigasi tersebut yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Penyerangan terhadap pasukan UNIFIL merupakan kejahatan,” tegasnya.
Amelia menambahkan, perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian merupakan kewajiban seluruh pihak yang terlibat konflik, sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan prinsip-prinsip hukum internasional.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait keselamatan prajurit di wilayah konflik, ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan, tanpa tergesa-gesa menarik pasukan dari misi internasional.
“Kita tidak usah terburu-buru menarik pasukan, tetapi perlu evaluasi dan mendorong PBB memberikan jaminan keamanan bagi prajurit perdamaian kita,” jelasnya.
Secara historis, Indonesia merupakan salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian dunia dan memiliki peran strategis dalam berbagai misi PBB, termasuk UNIFIL di Lebanon. Namun, meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir telah meningkatkan risiko terhadap keselamatan personel di lapangan.
Dari sisi dampak, insiden ini berpotensi memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam penugasan pasukan perdamaian. Selain itu, tekanan terhadap PBB untuk memperkuat perlindungan pasukan penjaga perdamaian diperkirakan akan meningkat, seiring tuntutan negara-negara kontributor.
Amelia juga menyoroti potensi dampak lebih luas dari eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas global, termasuk sektor ekonomi dan keamanan internasional.
“Eskalasi ini sangat mengkhawatirkan dan berdampak pada keamanan kawasan serta perekonomian global,” pungkasnya.
Ke depan, DPR mendorong pemerintah untuk terus memperkuat jalur diplomasi, berkoordinasi dengan PBB, serta memastikan adanya peningkatan standar perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian guna mencegah insiden serupa terulang.
