JAKARTA – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Di tengah masih adanya kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas, program tersebut diharapkan mampu membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan yang layak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
Pemerhati jaminan sosial ketenagakerjaan, Teguh Purwanto, mengatakan Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan gratis, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang menyasar kelompok masyarakat paling rentan terhadap ketertinggalan pembangunan.
“Sekolah Rakyat memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak bangsa yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki kualitas kompetensi yang bagus untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik untuk meraih masa depan yang cerah di masa mendatang. Ini langkah yang sangat luar biasa,” ujar Teguh di Jakarta.
Menurut Teguh, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas manusia dan meningkatkan daya saing bangsa. Sekolah tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi tempat pembentukan karakter, pengembangan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, serta kepemimpinan.
“Di sekolah bukan hanya belajar akademik, tetapi juga membangun logika, daya nalar, sosialisasi, dan leadership. Itu pondasi penting untuk menciptakan SDM unggul, tangguh memiliki dan daya saing unggul di masa depan,” katanya.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui sistem pendidikan berasrama, pemerintah berupaya menyediakan lingkungan belajar yang lebih kondusif sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan program tersebut terus berkembang dan telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Jadi kalau kita lihat yang 166 sudah mulai melakukan proses belajar-mengajar sejak bulan Juli, Agustus atau September, Oktober tahun lalu, tahun 2025, itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Aceh ada, di Papua juga ada, di NTT ada, di Sulawesi Utara juga ada,” ujar Gus Ipul.
Menurut dia, hingga saat ini Sekolah Rakyat telah hadir di 166 titik yang tersebar di berbagai provinsi. Program tersebut juga telah menjangkau wilayah kepulauan dan kawasan 3T seperti Natuna, Anambas, serta sejumlah daerah di Maluku. Pemerintah bahkan telah mengusulkan pembangunan lokasi baru di Ambon, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Tenggara guna memperluas jangkauan layanan pendidikan.
Pemerintah juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung program. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial menargetkan pembangunan 100 gedung permanen Sekolah Rakyat pada tahun ini dengan kapasitas masing-masing mencapai 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Kita terus konsolidasi bersama Kementerian PU, diharapkan nanti tahun depan sudah bisa 200 gedung Sekolah Rakyat bisa dibangun. Kita sedang bekerja keras ini supaya daerah bisa menyediakan tanah dengan seluruh persyaratan lainnya,” kata Gus Ipul.
Hingga saat ini, sekitar 15 ribu anak dari keluarga prasejahtera telah mengikuti pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat signifikan pada tahun ajaran baru Juli 2026 karena pemerintah menargetkan penerimaan sebanyak 32.640 siswa baru.
Selain akses pendidikan, perhatian terhadap kualitas tenaga pendidik juga menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program. Teguh menilai guru Sekolah Rakyat menghadapi tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan guru pada sekolah reguler karena harus mendampingi siswa dalam lingkungan asrama sekaligus menjalankan fungsi pembinaan karakter.
“Tanggung jawab mereka bukan hanya akademik, tetapi juga sosial, emosional, bahkan spiritual bagi anak-anak dari kelompok paling rentan,” ujarnya.
Karena itu, ia mendukung kebijakan pemerintah yang menempatkan guru Sekolah Rakyat dalam skema Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial, serta jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi para tenaga pendidik.
“Keputusan menempatkan guru Sekolah Rakyat dalam skema ASN PPPK adalah langkah yang tepat. Negara hadir memberikan kepastian atas hak-hak dasar mereka dalam bentuk jaminan sosial sebagai pekerja sekaligus pendidik,” katanya.
Ia menambahkan, perlindungan tersebut perlu mencakup seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, hingga program pensiun.
Dari sisi pembangunan nasional, Sekolah Rakyat dinilai memiliki dampak strategis dalam menciptakan mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan pendidikan. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM nasional sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagi generasi mendatang.
Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini menyasar anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Ke depan, pemerintah akan terus memperluas jangkauan Sekolah Rakyat melalui pembangunan gedung permanen, penambahan kapasitas peserta didik, penguatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan sistem pendukung yang terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjadikan Sekolah Rakyat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
