JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia merespons laporan dugaan pelanggaran wilayah udara oleh militer Amerika Serikat sebanyak 18 kali, dengan menegaskan bahwa kedaulatan udara nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya laporan media internasional terkait surat internal Kemlu kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Kamis (16/4/2026).
Juru Bicara Kemlu RI, Yvone Mewengkang, mengatakan bahwa penanganan teknis pelanggaran wilayah udara merupakan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Terkait pertanyaan armada Amerika langgar wilayah udara sebagaimana beberapa pemberitaan, tentunya dari pihak TNI sendiri ada mekanisme tersendiri dan sudah ada laporan serta tindakan yang dilakukan,” ujar Yvone dalam konferensi pers di Jakarta.
Meski demikian, Yvone menegaskan posisi Kemlu dalam menjaga kepentingan nasional, khususnya terkait isu pemberian izin terbang bagi militer asing. “Yang perlu kita tekankan adalah pentingnya menempatkan kepentingan nasional, dalam hal ini kedaulatan wilayah udara Indonesia, sebagai prioritas utama,” katanya.
Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tercantum dalam surat Kemlu kepada Kemhan sebelum kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Amerika Serikat. Dalam dokumen tersebut, Kemlu juga mengingatkan risiko pemberian izin terbang menyeluruh (blanket clearance) bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia.
Dalam surat itu, Kemlu menilai kebijakan tersebut berpotensi menyeret Indonesia ke dalam dinamika konflik kawasan, khususnya di Laut China Selatan yang selama ini menjadi titik ketegangan geopolitik. Disebutkan pula bahwa pesawat militer AS diduga menggunakan wilayah udara Indonesia untuk kegiatan pengintaian dan pemantauan di kawasan tersebut.
Konteks ketegangan di Laut China Selatan tidak terlepas dari klaim sepihak China atas sebagian besar wilayah perairan itu, yang bertentangan dengan sejumlah negara di kawasan. Sementara itu, Amerika Serikat secara konsisten melakukan operasi kebebasan navigasi (freedom of navigation) sebagai bagian dari kebijakan militernya, meskipun tidak memiliki klaim teritorial di kawasan tersebut.
Dari sisi kebijakan luar negeri, Indonesia selama ini menganut prinsip bebas aktif dan berupaya menjaga posisi netral dalam konflik geopolitik global. Oleh karena itu, pemberian akses militer asing di wilayah udara nasional dinilai sensitif karena dapat memengaruhi persepsi internasional terhadap posisi Indonesia.
Jika tidak dikelola secara hati-hati, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap stabilitas keamanan nasional, termasuk risiko keterlibatan tidak langsung dalam konflik regional, serta memengaruhi hubungan diplomatik dengan mitra strategis.
Ke depan, pemerintah Indonesia melalui Kemlu dan Kemhan akan terus melakukan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan setiap kebijakan terkait izin militer asing tetap sejalan dengan kepentingan nasional, prinsip kedaulatan, serta stabilitas kawasan.
