Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan pembagian tugas baru prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, pemerintah menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat akan difokuskan pada pengembangan pertanian jagung dan padi, sementara TNI Angkatan Laut diarahkan mendukung pengembangan kedelai dan sektor pangan maritim. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari strategi pertahanan negara berbasis ketahanan nasional yang terintegrasi dengan agenda swasembada pangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam sektor pangan bukanlah bentuk pergeseran fungsi militer, melainkan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut dia, penguatan sektor pangan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman geopolitik global yang kini tidak lagi hanya berbentuk konflik bersenjata, tetapi juga perang ekonomi dan krisis rantai pasok pangan dunia.
“Kami sudah melakukan pembagian tugas bahwa untuk Angkatan Darat tugasnya adalah pertanian jagung dan padi selain palawija,” ujar Sjafrie dalam rapat kerja tersebut.
Ia menambahkan, pemerintah juga mulai memanfaatkan kemampuan teritorial TNI untuk mendukung percepatan pembangunan pangan di daerah-daerah strategis nasional. “Sekarang Angkatan Laut sudah mempunyai kualitas bibit kedelai dan kita kejar target ini sehingga Indonesia bisa menjadi produsen kedelai,” kata Sjafrie.
Dalam penjelasannya, Sjafrie menyebut pembangunan batalyon teritorial pembangunan menjadi salah satu instrumen utama untuk mendukung agenda tersebut. Batalyon tersebut tidak hanya dipersiapkan untuk kepentingan pertahanan negara, tetapi juga dibekali kemampuan konstruksi, pertanian, peternakan, hingga dukungan kesehatan masyarakat. Pemerintah menilai pendekatan itu diperlukan untuk memperkuat daya tahan nasional di tengah ancaman global yang semakin kompleks.
Kebijakan pelibatan TNI dalam sektor pangan memiliki latar belakang historis yang cukup panjang. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era modern, TNI kerap dilibatkan dalam program pembangunan nasional melalui konsep pembinaan teritorial. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga menggandeng TNI dalam program cetak sawah, pembangunan irigasi, distribusi pupuk, hingga pendampingan petani di berbagai daerah.
Data pemerintah menunjukkan kebutuhan pangan nasional terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan dinamika global. Ketergantungan impor terhadap sejumlah komoditas strategis seperti kedelai masih menjadi tantangan besar. Kondisi tersebut diperparah oleh gangguan geopolitik internasional yang berdampak pada distribusi dan harga pangan dunia.
Pengamat pertahanan dan pangan menilai kebijakan ini dapat memberikan dampak positif apabila dilaksanakan secara terukur dan terkoordinasi dengan kementerian teknis terkait. Kehadiran TNI di sektor pangan dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian, memperluas pendampingan kepada petani, serta memperkuat distribusi logistik hingga wilayah terpencil. Selain itu, keterlibatan TNI juga dinilai dapat meningkatkan stabilitas pangan nasional sebagai bagian dari pertahanan negara nonmiliter.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara tetap menjadi prioritas utama. Pelibatan prajurit dalam program ketahanan pangan disebut hanya menjadi fungsi tambahan dalam kerangka OMSP dan tidak akan mengurangi kesiapan tempur maupun profesionalisme militer.
Ke depan, Kementerian Pertahanan bersama Markas Besar TNI akan memperluas pembangunan batalyon teritorial pembangunan di sejumlah daerah prioritas. Pemerintah juga akan memperkuat sinergi dengan kementerian pertanian, pemerintah daerah, serta lembaga riset nasional guna memastikan target swasembada pangan nasional dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang.
