JAKARTA, 28 April 2026 — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan cadangan energi nasional, mulai dari bahan bakar minyak (BBM) hingga minyak mentah, berada di atas standar minimum nasional. Hal tersebut disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden RI Parbowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Bahlil menyatakan bahwa kondisi ketahanan energi Indonesia saat ini tetap stabil, meskipun terdapat tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz. “Saya menyampaikan, melaporkan terkait dengan perkembangan energi nasional kita. Baik dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin, dari semua aspek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa situasi geopolitik dalam dua bulan terakhir tidak berdampak signifikan terhadap pasokan energi domestik. “Jadi alhamdulillah sudah dua bulan, hampir dua bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah tentang Selat Hormuz, kita masih stabil,” kata Bahlil.
Selain BBM, ketersediaan minyak mentah untuk kebutuhan kilang juga dilaporkan dalam kondisi aman. Menurutnya, stok minyak mentah saat ini masih berada di atas batas minimum sehingga tidak mengganggu operasional refinery dalam negeri.
Namun demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sektor liquefied petroleum gas (LPG). Bahlil mengungkapkan konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton. Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahun.
“Dan saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan bahan baku seperti propana (C3) dan butana (C4) menjadi kendala utama dalam pengembangan industri LPG dalam negeri sejak kebijakan konversi minyak tanah ke LPG diberlakukan.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah tengah mengkaji sejumlah alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor, termasuk konversi batu bara berkalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME) serta pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG). “Ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan,” kata Bahlil.
Secara historis, program konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai pada akhir 2000-an berhasil menekan subsidi energi, namun di sisi lain meningkatkan ketergantungan terhadap impor LPG. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya mencapai kedaulatan energi nasional.
Dampak dari ketergantungan impor LPG tidak hanya berkaitan dengan beban fiskal negara, tetapi juga kerentanan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan. Oleh karena itu, diversifikasi energi menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas jangka panjang.
Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan produksi domestik, diversifikasi sumber energi, serta percepatan implementasi teknologi alternatif. Evaluasi kebijakan dan finalisasi opsi substitusi LPG juga akan dilakukan dalam waktu dekat guna memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional.
