Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi sektor pertanian sebagai strategi utama meningkatkan nilai tambah komoditas dan memperkuat ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap II senilai Rp116 triliun di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Pemerintah menilai hilirisasi menjadi solusi untuk mengubah pola ekspor bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tinggi yang dinikmati langsung oleh masyarakat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah. “Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita tidak mau hanya menjual buah kelapa. Kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku sektor riil. Menurutnya, selama ini petani sering menghadapi ketidakpastian harga dan pasar. “Sudah terlalu lama petani Indonesia, nelayan Indonesia, buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak,” kata Prabowo.
Proyek hilirisasi tahap II mencakup 13 proyek lintas sektor, termasuk pengolahan sawit menjadi oleofood dan biodiesel di Sumatera Utara, pengolahan pala menjadi oleoresin di Maluku Tengah, serta fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi. Selain sektor pertanian, proyek ini juga mencakup energi dan mineral sebagai bagian dari transformasi industri nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari strategi nasional untuk memperkuat ekosistem industri dalam negeri. “Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya,” ujarnya.
Secara historis, Indonesia telah lama dikenal sebagai eksportir bahan mentah seperti kelapa, sawit, dan rempah-rempah. Namun, nilai tambah dari komoditas tersebut selama ini lebih banyak dinikmati oleh negara pengolah. Pemerintah melalui kebijakan hilirisasi berupaya membalik kondisi tersebut dengan membangun industri pengolahan di dalam negeri.
Dari sisi dampak, kebijakan hilirisasi diperkirakan mampu meningkatkan nilai ekspor, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan kepastian pasar bagi petani. Selain itu, penguatan industri dalam negeri juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan daya saing global Indonesia. Namun demikian, implementasi kebijakan ini membutuhkan investasi besar, kesiapan teknologi, serta sinergi lintas sektor.
Ke depan, pemerintah akan terus mempercepat realisasi proyek hilirisasi dan memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri serta mitra internasional. Presiden juga menginstruksikan agar seluruh proyek berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
