LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto mempersilakan aparat TNI dan Polri melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Langkah tersebut bertujuan memastikan program berjalan sesuai ketentuan, namun Presiden menegaskan pengawasan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun tindakan yang merugikan pengelola dapur.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
“Dandim, kapolres, kapolsek silakan periksa. Yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran,” tegas Prabowo.
Presiden mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperlukan untuk menjaga akuntabilitas program sekaligus mencegah berbagai bentuk penyimpangan. Menurutnya, masih terdapat pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan secara tidak sah dari pelaksanaan program tersebut.
Karena itu, Prabowo juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa, ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG agar bantuan benar-benar diterima masyarakat sesuai tujuan.
“Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh memeriksa semua dapur MBG,” ujarnya.
Presiden menambahkan, setiap temuan dalam proses pengawasan dapat dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) maupun langsung kepada dirinya melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial.
“Saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor ke saya. Gampang. Lapor di TikTok. Langsung kirim,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, keterlibatan berbagai unsur pemerintah dan aparat dalam pengawasan merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola Program MBG berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu strategi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sekaligus mencegah kelaparan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
