Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan Kementerian Keuangan hingga ke tingkat daerah guna memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Melalui jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), pemerintah melakukan pemantauan langsung terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut disertai kebijakan tegas berupa penutupan SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar operasional sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan program prioritas nasional.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Budi Hartono menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pusat hingga daerah agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, Kementerian Keuangan tidak hanya berperan dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan dana negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami melakukan monitoring langsung melalui kantor-kantor vertikal di daerah untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai ketentuan dan anggaran digunakan secara tepat sasaran,” ujar Budi Hartono.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di berbagai wilayah. Apabila ditemukan dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, kualitas pangan, maupun tata kelola administrasi, pemerintah mengambil langkah penutupan sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi kembali. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
“SPPG yang tidak memenuhi standar operasional akan ditutup sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga kualitas pelaksanaan program,” kata Budi Hartono.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional.
Sejak pelaksanaannya dimulai, pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola MBG melalui berbagai langkah evaluasi, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBN memberikan manfaat optimal sekaligus menjaga akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan.
Dari sisi masyarakat, penguatan pengawasan dipandang dapat meningkatkan kualitas pelayanan MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Dengan adanya mekanisme evaluasi dan penindakan terhadap SPPG yang bermasalah, distribusi makanan bergizi diharapkan berlangsung lebih aman, berkualitas, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh para penerima program.
Selain mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, pengawasan yang lebih ketat juga berpotensi meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap program prioritas nasional berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan terus memperluas pengawasan pelaksanaan MBG melalui sinergi antara Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait. Evaluasi berkala, verifikasi lapangan, serta pembinaan terhadap SPPG akan terus dilakukan agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara berkelanjutan, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
