JAKARTA — Pemerintah resmi membatasi praktik alih daya (outsourcing) hanya pada enam jenis pekerjaan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Kamis (30/4/2026). Kebijakan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan diumumkan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan pekerja tanpa mengganggu keberlangsungan usaha. “Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya,” ujarnya. Ia menambahkan, “Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha.”
Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan enam bidang pekerjaan yang diperbolehkan untuk dialihdayakan, yakni layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.
Selain pembatasan jenis pekerjaan, Permenaker juga mewajibkan adanya perjanjian tertulis antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia tenaga alih daya. Perjanjian itu harus memuat detail pekerjaan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah tenaga kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Pemerintah juga menegaskan bahwa perusahaan alih daya wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk upah, lembur, waktu istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, tunjangan hari raya (THR), hingga hak terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).
Regulasi ini lahir di tengah polemik panjang terkait sistem outsourcing di Indonesia yang kerap dikritik karena dinilai menimbulkan ketidakpastian kerja, upah rendah, serta minim perlindungan sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya memang memerintahkan pemerintah untuk memperjelas batasan dan mekanisme outsourcing agar tidak merugikan pekerja.
Dari sisi dampak, kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan kepastian status dan perlindungan bagi pekerja, terutama di sektor-sektor yang selama ini banyak menggunakan sistem alih daya. Namun, bagi dunia usaha, pembatasan ini berpotensi mendorong penyesuaian struktur tenaga kerja dan biaya operasional.
Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar, mulai dari peringatan tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha. Sanksi diberikan secara bertahap berdasarkan rekomendasi pengawas ketenagakerjaan.
Ke depan, pemerintah akan melakukan pengawasan implementasi aturan ini melalui instansi terkait serta mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi regulasi secara konsisten. Pemerintah juga membuka ruang evaluasi guna memastikan kebijakan berjalan efektif dalam melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi.
