JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi program Biodiesel 50 (B50) tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nasional karena produksi minyak sawit Indonesia masih berada dalam kondisi surplus untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran di Jakarta, Selasa, menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait potensi berkurangnya pasokan minyak goreng akibat peningkatan penggunaan crude palm oil (CPO) untuk campuran bahan bakar biodiesel.
“Ini sekarang, tahu nggak produksi kita naik, ini data dari Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia),” ujar Amran.
Menurut dia, peningkatan produksi minyak sawit nasional membuat pemerintah optimistis implementasi B50 tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kebutuhan pangan masyarakat. Produksi CPO nasional saat ini disebut mencapai sekitar 46 juta ton per tahun.
Dari total produksi tersebut, sekitar 20 juta ton digunakan untuk kebutuhan domestik seperti minyak goreng dan industri turunannya, sementara sisanya dialokasikan untuk ekspor dan program energi nasional.
“Dulu 46 juta ton, 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain. Kemudian 26 juta ton ekspor, sekarang naik jadi 32 juta ton. Kalau ini diambil 5 juta ton artinya masih ada surplus 1 juta untuk B50,” jelas Amran.
Ia menyebut kebutuhan bahan baku sawit untuk implementasi B50 diperkirakan berada pada kisaran 5 hingga 6 juta ton. Dengan peningkatan produktivitas sawit nasional, pemerintah menilai kebutuhan biodiesel, konsumsi domestik, dan ekspor tetap dapat dipenuhi secara bersamaan.
Program B50 sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencampuran 50 persen biodiesel berbasis sawit ke dalam solar. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan energi nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat subsidi energi hingga Rp48 triliun per tahun.
“Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” kata Airlangga.
Menurut pemerintah, penerapan B50 juga diperkirakan mampu mengurangi konsumsi BBM fosil hingga sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah industri sawit nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahkan menyebut implementasi B50 berpotensi membuat Indonesia mengalami surplus solar pada 2026, terutama setelah proyek pengembangan kilang nasional mulai beroperasi penuh.
Indonesia sendiri merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 60 persen pasar global. Sawit selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor andalan sekaligus sumber devisa utama negara.
Namun, kebijakan peningkatan campuran biodiesel juga kerap memunculkan kekhawatiran terkait stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Pada beberapa tahun terakhir, lonjakan harga CPO global sempat memicu kenaikan harga minyak goreng nasional hingga memaksa pemerintah melakukan intervensi pasar.
Pemerintah menegaskan kondisi saat ini berbeda karena produksi sawit nasional meningkat dan perhitungan kebutuhan domestik telah dilakukan secara matang. Dengan demikian, implementasi B50 diharapkan tetap mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan ekspor sawit Indonesia.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau kondisi produksi, distribusi, dan harga minyak sawit domestik untuk memastikan kebijakan B50 tidak berdampak terhadap ketersediaan minyak goreng dan kebutuhan masyarakat luas.
