Jakarta — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman meskipun dua kapal milik Pertamina tertahan di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik militer di kawasan tersebut. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis (23/4/2026) untuk merespons kekhawatiran publik terhadap potensi gangguan distribusi energi.
Sugiono menilai kondisi tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan karena pemerintah telah memiliki langkah antisipatif. “Keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM, suplai energi ini lebih besar daripada apa yang sekarang sedang nyangkut di Hormuz, tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini. Tapi saya ingin menempatkan ini dalam satu persepsi yang proporsional,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tidak seluruh pasokan minyak Indonesia bergantung pada jalur Selat Hormuz. Dua kapal yang tertahan tersebut, menurutnya, hanya membawa sekitar dua juta barel minyak mentah, jumlah yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan energi nasional. “Tidak semua suplai minyak kita melewati Hormuz, jadi masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan,” kata Sugiono.
Lebih lanjut, pemerintah telah menyiapkan langkah diversifikasi pasokan energi untuk menjaga stabilitas. Salah satunya dengan membuka alternatif sumber impor dari sejumlah negara, termasuk Rusia, serta memanfaatkan produksi dari ladang minyak yang dimiliki Pertamina di luar negeri. “Negara-negara lain yang dituju tentu saja Rusia dan juga sumber-sumber lain, termasuk dari Amerika,” tambahnya.
Secara global, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia, yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak global. Ketegangan geopolitik di kawasan tersebut kerap berdampak pada distribusi energi internasional. Namun, Indonesia selama ini menerapkan strategi diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur distribusi.
Dari sisi dampak, kepastian pasokan BBM yang tetap aman menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk harga energi dan daya beli masyarakat. Gangguan distribusi yang tidak tertangani berpotensi memicu kenaikan harga dan inflasi, sehingga langkah mitigasi pemerintah dinilai krusial dalam menjaga ketahanan energi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui kementerian terkait dan Pertamina akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik global serta memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar. Selain itu, penguatan kerja sama internasional dan diversifikasi sumber pasokan akan terus dioptimalkan guna menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.
