JAKARTA, 29 April 2026 — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menegaskan perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, tidak menggunakan anggaran negara, meskipun Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara tersebut pada 1 Mei mendatang.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea memastikan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari swadaya dan dukungan non-pemerintah. “Saya tegaskan, biaya May Day tahun ini tidak menggunakan APBN kementerian mana pun. Tidak ada dana negara dipakai sepeser pun,” ujar Andi Gani dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).
Ia merinci bahwa seluruh kebutuhan acara, mulai dari panggung, konsumsi, hingga atribut peserta seperti kaus dan perlengkapan lainnya, tidak berasal dari anggaran pemerintah. “Saya pastikan nol dana APBN yang dipakai untuk acara May Day besok,” tegasnya.
Menurut Andi Gani, pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap gerakan buruh di Indonesia. “Ini murni dari tangan-tangan orang yang baik dan sayang pada pergerakan buruh,” ujarnya.
Peringatan May Day di Indonesia merupakan agenda tahunan sejak ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Dalam beberapa tahun terakhir, perayaan ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga ruang konsolidasi gerakan pekerja secara nasional.
Tahun ini, peringatan diperkirakan dihadiri ratusan ribu buruh dari berbagai daerah dan sektor industri. Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi salah satu agenda penting, termasuk penyampaian kebijakan ketenagakerjaan yang dinantikan pekerja.
Dari sisi dampak, transparansi sumber pendanaan dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Selain itu, model pembiayaan mandiri ini juga mencerminkan kemandirian organisasi buruh dalam menggelar agenda nasional.
Sebagai tindak lanjut, KSPSI bersama elemen buruh lainnya memastikan koordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan terus dilakukan guna menjamin perayaan May Day berlangsung tertib, aman, dan kondusif, sekaligus tetap menjadi ruang demokratis bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi.
