JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala BGN Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono.
Dalam pertemuan tersebut, Badan Gizi Nasional memaparkan perkembangan implementasi Program Makan Bergizi Gratis beserta berbagai langkah penguatan yang dilakukan agar pelaksanaan program semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Menurut Dasco, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Program ini diarahkan untuk membantu mencegah malnutrisi, memperbaiki tumbuh kembang anak, serta menekan prevalensi stunting, yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
Selain memberikan manfaat kesehatan, MBG juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi harian, peserta didik diharapkan dapat mengikuti proses belajar dalam kondisi yang lebih sehat, fokus, dan produktif sehingga berdampak pada peningkatan prestasi belajar.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga dirancang memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Penyediaan bahan pangan untuk program tersebut mengutamakan keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi lokal, sehingga dapat memperkuat rantai pasok pangan domestik sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan permintaan terhadap produk pertanian, perikanan, dan peternakan dalam negeri.
Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan program berlangsung sesuai tujuan serta menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran utama.
“Pada dasarnya DPR RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mengawasi dan melakukan pendampingan agar program yang prorakyat ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Pengawasan tersebut mencakup efektivitas penyaluran anggaran, kualitas layanan, kesiapan infrastruktur, hingga tata kelola pelaksanaan di lapangan agar seluruh proses berjalan secara akuntabel dan transparan.
Koordinasi antara DPR, pemerintah, dan Badan Gizi Nasional diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu investasi jangka panjang dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.
Melalui sinergi lintas lembaga, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan ekonomi lokal, penguatan ketahanan pangan nasional, serta fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
