JAKARTA – Pemerintah akan mulai menerapkan mandatori biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program biodiesel nasional yang sebelumnya berkembang dari B20, B30, B35, hingga B40.
B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri atas 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Berbeda dengan implementasi sebelumnya yang lebih banyak menyasar sektor tertentu, B50 nantinya juga akan tersedia di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat pengguna kendaraan bermesin diesel.
Penerapan B50 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat bauran energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit Indonesia melalui hilirisasi industri.
Pakar otomotif dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Jayan Sentanuhady, menjelaskan bahwa perbedaan paling mendasar antara B40 dan B50 terletak pada peningkatan kandungan FAME.
“B50 artinya kandungan FAME lebih tinggi dibandingkan B40. Konsekuensinya memang terdapat kecenderungan penurunan tenaga mesin sekitar 5 hingga 10 persen karena nilai kalor biodiesel lebih rendah dibandingkan solar murni,” jelasnya.
Penurunan tenaga tersebut disebabkan oleh karakteristik biodiesel yang menghasilkan energi pembakaran sedikit lebih rendah dibandingkan bahan bakar diesel berbasis fosil. Meski demikian, menurut Jayan, penurunan performa tersebut masih berada dalam batas normal dan tidak mengganggu operasional kendaraan selama mesin dirancang sesuai spesifikasi serta mendapatkan perawatan secara berkala.
Sebelum diterapkan secara nasional, pemerintah telah melakukan serangkaian uji teknis komprehensif terhadap B50 pada berbagai sektor, antara lain kendaraan penumpang bermesin diesel, kendaraan angkutan, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, generator set (genset), kapal, hingga lokomotif kereta api.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa B50 memenuhi berbagai parameter mutu bahan bakar, seperti stabilitas oksidasi, kandungan air, kadar FAME, serta performa operasional mesin. Pada beberapa jenis alat berat memang tercatat kenaikan konsumsi bahan bakar sekitar 3,12 persen dibandingkan penggunaan B40, namun pemerintah menilai peningkatan tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima dan tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas.
Selain aspek teknis, implementasi B50 juga membawa manfaat ekonomi yang cukup besar. Pemerintah memperkirakan program ini dapat:
- Mengurangi bahkan secara bertahap menghilangkan impor solar.
- Menghemat devisa negara hingga sekitar Rp157 triliun per tahun.
- Meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional sekitar Rp24,68 triliun.
- Mendukung penyerapan lebih dari 2,2 juta tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri sawit dan energi.
- Menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 46,7 juta ton CO₂ ekuivalen, sebagai bagian dari komitmen transisi energi nasional.
Dari sisi kualitas bahan bakar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya juga menyampaikan bahwa hasil pengujian menunjukkan kadar air pada B50 lebih rendah dibandingkan B40, sehingga memiliki stabilitas bahan bakar yang lebih baik.
Keberhasilan implementasi B50 diharapkan menjadi fondasi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan yang semakin besar di masa mendatang sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan dukungan industri, produsen biodiesel, dan kesiapan distribusi nasional, pemerintah optimistis program ini mampu memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan ketahanan energi secara berkelanjutan bagi Indonesia.
