JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat sistem pangan lokal sebagai bagian dari strategi membangun ketahanan pangan berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yaitu komitmen Indonesia agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa Papua Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda nasional tersebut karena memiliki bentang alam yang masih terjaga, meliputi kawasan rawa, lahan gambut, hutan sagu, serta keanekaragaman hayati yang tinggi.
Menurutnya, sistem pangan lokal tidak hanya memiliki nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui perlindungan tutupan vegetasi, peningkatan serapan karbon, serta pengurangan tekanan terhadap kawasan hutan.
Komoditas pangan lokal seperti sagu, ubi jalar, pisang, dan ikan selama ini menjadi sumber pangan utama masyarakat adat Papua Selatan. Pengembangan komoditas tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.
Upaya penguatan pangan lokal tersebut juga didukung oleh berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Aksi Pembangunan Papua (RAPP). Regulasi tersebut memberikan landasan bagi perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP), pengakuan masyarakat hukum adat, serta pengembangan pangan lokal berbasis kearifan lokal.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga mendorong integrasi data mengenai pangan lokal, kawasan adat, dan capaian mitigasi perubahan iklim ke dalam satu sistem informasi pembangunan yang terpadu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi program pembangunan berkelanjutan.
Secara nasional, Indonesia menargetkan sektor FOLU Net Sink 2030 mampu menghasilkan penyerapan bersih sekitar 140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, melalui pengurangan deforestasi, rehabilitasi hutan dan mangrove, restorasi gambut, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Papua, termasuk Papua Selatan, memiliki peran penting karena menyimpan salah satu kawasan hutan tropis terbesar yang masih relatif terjaga di Indonesia.
Melalui penguatan pangan lokal yang berpadu dengan pelestarian lingkungan, Papua Selatan diharapkan dapat menjadi contoh pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan masyarakat adat, ketahanan pangan, serta kontribusi terhadap agenda nasional pengendalian perubahan iklim.
