JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau 2026 dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan akurasi prediksi cuaca, penguatan sistem peringatan dini, hingga optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Perkembangan Kondisi Iklim Indonesia Tahun 2026 bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Gedung Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) BMKG, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan dinamika iklim global, termasuk potensi berkembangnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) fase positif, dapat menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia sehingga meningkatkan risiko kekeringan meteorologis, karhutla, hingga gangguan sektor pangan dan sumber daya air.
“Dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, upaya antisipasi harus dilakukan sejak awal, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan informasi peringatan dini tersampaikan hingga tingkat daerah,” ujar Guswanto.
BMKG menegaskan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau harus berbasis data dan prediksi iklim yang akurat. Saat ini, layanan prediksi cuaca dan iklim BMKG disebut telah mampu memberikan informasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan penguatan kemampuan pemantauan cuaca dilakukan melalui radar cuaca dan sistem prakiraan berbasis nowcasting untuk meningkatkan akurasi informasi cuaca ekstrem dan potensi hujan.
“Informasi mengenai prediksi sekarang ini sudah sampai level desa. Jadi kalau lihat di aplikasi itu kan sudah bisa per kelurahan atau per desa, kita berusaha agar forecasting itu akurat,” jelas Andri.
Ia menambahkan, sistem penyampaian informasi cuaca juga terus diperbaiki agar lebih mudah dipahami masyarakat sehingga mitigasi dapat dilakukan lebih dini.
“Informasi kepada masyarakat harus terus tersampaikan agar upaya mitigasi dapat dilakukan lebih dini dan efektif,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan memaparkan pada periode 18–24 Mei 2026 sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Namun sejumlah wilayah seperti Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan perlu mewaspadai potensi hujan lebat.
BMKG juga mencatat hasil pemantauan titik panas atau hotspot periode 11–17 Mei 2026 masih relatif rendah dan terkendali. Meski demikian, sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua mulai memasuki kondisi lebih mudah terbakar sehingga kewaspadaan karhutla tetap perlu ditingkatkan.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menekankan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca harus dilakukan secara terkoordinasi dan berbasis prakiraan cuaca yang akurat agar lebih efektif dalam mendukung mitigasi bencana.
Menurutnya, setiap operasi harus direncanakan berdasarkan potensi pertumbuhan awan beberapa hari sebelumnya dan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait.
Dari pihak Bappenas, Deputi Bidang Infrastruktur Abdul Malik Sadat Idris menilai penguatan sistem prediksi harus dibarengi kesiapan implementasi di lapangan agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum bencana terjadi.
Selain penguatan prediksi dan mitigasi, BMKG juga terus memperkuat sistem diseminasi informasi cuaca dan iklim kepada masyarakat, terutama sektor rentan seperti pertanian, transportasi, dan pengelolaan sumber daya air.
BMKG menyebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah kini aktif mendukung pemerintah daerah dan BPBD dalam penyampaian informasi serta penanganan bencana di lapangan.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan resolusi prediksi cuaca, serta optimalisasi mitigasi berbasis data, pemerintah berharap kesiapsiagaan nasional menghadapi musim kemarau dan ancaman karhutla 2026 dapat semakin meningkat.
