Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menguat. Aliansi Masyarakat Jakarta menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dengan membawa pesan agar program unggulan pemerintah tersebut terus dilanjutkan. Massa menilai MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lansia. Program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Selain berdampak pada sektor kesehatan, MBG juga dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Program tersebut disebut telah menyerap lebih dari 1,2 juta tenaga kerja dan memberdayakan ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah. Kehadiran MBG tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru bagi petani, peternak, distributor bahan pangan, hingga pelaku usaha kuliner yang terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa juga mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil, untuk mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat. Mereka menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan program sosial yang kuat, tetapi juga dukungan publik yang konsisten agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut mereka, keberhasilan program-program kerakyatan harus dijaga sebagai fondasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Jakarta menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas. Massa mendesak pemerintah untuk terus memperkuat pemberantasan korupsi dan menindak para pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Mereka menilai korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan bangsa karena merampas hak-hak masyarakat dan menghambat pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, mereka mendukung langkah pemerintah dalam memburu, menangkap, dan menghukum para koruptor demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
