JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan evaluasi terhadap 209 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 31 kecamatan secara serentak, Jumat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat.
Sebanyak 31 tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) bersama para camat diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan supervisi dan memetakan berbagai potensi kendala yang masih ditemukan di masing-masing SPPG.
Ketua Satgas MBG Jember, Achmad Imam Fauzi, mengatakan evaluasi dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian guna memperoleh gambaran kondisi riil pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Tim diterjunkan untuk memotret kondisi apa adanya eksisting dapur MBG dan semua harus dievaluasi tanpa terkecuali. Dilarang ada afirmasi atau pengecualian atas nama apa pun dan tindaklanjuti selurus-lurusnya,” kata Fauzi.
Menurut Fauzi yang juga menjabat Pejabat Sekretaris Kabupaten Jember, supervisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program MBG yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Supervisi itu untuk memantau perkembangan dan kinerja program secara riil di lapangan, sehingga semua SPPG harus menerapkan standardisasi kualitas sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentoleransi pelanggaran prosedur yang berpotensi membahayakan penerima manfaat program. Karena itu, seluruh temuan di lapangan akan dilaporkan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
“Kewenangan BGN untuk menghentikan SPPG yang bermasalah, namun tidak ada pembiaran oleh Bupati sebagai pemangku wilayah apabila ada korban seperti kasus keracunan, sehingga tugas kami membuat rekomendasi kepada BGN,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik. Karena menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah, kualitas pengolahan makanan, sanitasi, hingga standar keamanan pangan menjadi aspek yang mendapat perhatian serius pemerintah.
Hasil supervisi di sejumlah wilayah menunjukkan masih terdapat beberapa catatan yang perlu dibenahi. Di Kecamatan Kalisat misalnya, dari sembilan SPPG yang telah disiapkan, baru lima unit yang beroperasi, sementara empat lainnya masih melengkapi berbagai persyaratan teknis dan administrasi.
Camat Kalisat Nuryadi menjelaskan sejumlah fasilitas pendukung masih perlu disempurnakan, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum dilengkapi kolam uji dan hasil pengujian laboratorium sebagai bagian dari standar kebersihan lingkungan pengolahan makanan.
“Beberapa SPPG diketahui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum dilengkapi kolam uji serta hasil uji laboratorium yang menjadi bagian penting dalam pengawasan kebersihan dan kesehatan lingkungan pengolahan makanan,” katanya.
Tim supervisi telah memberikan rekomendasi perbaikan agar seluruh SPPG dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebelum beroperasi penuh. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Evaluasi serentak yang dilakukan Pemkab Jember juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program MBG di daerah. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap program tersebut dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda.
Ke depan, seluruh hasil supervisi akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagai dasar pengambilan keputusan dan pembinaan lebih lanjut terhadap SPPG yang masih memerlukan perbaikan. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan pendampingan agar seluruh dapur MBG dapat beroperasi sesuai standar dan mendukung keberhasilan program nasional secara berkelanjutan.
