Jakarta, 29 April 2026 — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berhasil menghimpun dana sebesar Rp40 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) yang digelar Selasa (28/4), di tengah tingginya minat investor yang tercermin dari total penawaran masuk mencapai Rp74,95 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyatakan tingginya minat pasar menunjukkan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan pemerintah tetap kuat di tengah dinamika global.
“Total penawaran yang masuk sebesar Rp74,95 triliun,” kata Suminto dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4).
Ia menjelaskan lelang dilakukan melalui sistem Bank Indonesia terhadap sembilan seri SUN, yang terdiri dari tiga seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan enam seri obligasi negara berkupon tetap (Fixed Rate/FR). Pemerintah tetap selektif dalam menyerap dana dengan mempertimbangkan strategi pembiayaan dan kondisi pasar.
“Meski penawaran tinggi, pemerintah tetap mempertimbangkan strategi pembiayaan dan kondisi pasar dalam menentukan jumlah yang dimenangkan,” ujarnya.
Dari sisi permintaan, seri FR0109 menjadi yang paling diminati dengan penawaran mencapai Rp34,74 triliun. Pemerintah kemudian menetapkan kemenangan terbesar pada seri tersebut sebesar Rp15,75 triliun, diikuti seri FR0107 sebesar Rp5,15 triliun dan FR0108 sebesar Rp3,25 triliun.
Untuk instrumen jangka pendek, pemerintah memenangkan Rp1 triliun pada SPN01260530, Rp2,4 triliun pada SPN12260730, serta Rp4,4 triliun pada SPN12270429. Sementara itu, yield rata-rata tertimbang untuk SPN berada di kisaran 4,89 persen hingga 5,55 persen, sedangkan obligasi FR berada di rentang 6,63 persen hingga 6,87 persen.
Secara historis, lelang SUN merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tingginya bid-to-cover ratio dalam lelang kali ini—yang mencapai hingga 2,84 kali pada beberapa seri—menunjukkan likuiditas pasar domestik yang masih kuat serta persepsi risiko yang relatif terjaga.
Dari sisi dampak, keberhasilan lelang ini memberikan ruang pembiayaan yang cukup bagi pemerintah untuk menjalankan program prioritas tanpa tekanan berlebih terhadap sumber pembiayaan lain. Selain itu, stabilitas yield juga mencerminkan kondisi pasar keuangan domestik yang relatif kondusif di tengah ketidakpastian global.
Namun demikian, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan risiko utang, terutama dalam mengelola profil jatuh tempo jangka panjang yang tersebar hingga tahun 2064.
Seluruh hasil lelang akan diselesaikan pada 30 April 2026. Ke depan, pemerintah akan terus memantau kondisi pasar dan menyesuaikan strategi penerbitan surat utang guna memastikan pembiayaan APBN tetap berkelanjutan dan efisien.
