MANOKWARI – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan membangun sekolah terintegrasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, sebagai upaya memperluas akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat di wilayah Papua. Pembangunan kawasan pendidikan terpadu tersebut akan berlokasi di Manimeri dengan luas lahan mencapai delapan hektare dan mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pembangunan sekolah terintegrasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
“Sekolah terintegrasi ini bagian dari perluasan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, khususnya di wilayah Papua,” kata Abdul Mu’ti dalam siaran pers yang diterima di Manokwari, Sabtu.
Menurut Abdul Mu’ti, pemerintah terus mendorong program revitalisasi dan pengembangan satuan pendidikan agar anak-anak Papua memiliki kesempatan belajar yang sama dengan peserta didik di daerah lain. Selain menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, sekolah terintegrasi juga dirancang untuk menjangkau siswa dari distrik terpencil yang selama ini terkendala akses transportasi.
“Nanti dilengkapi fasilitas asrama dan sarana pendukung lainnya untuk menjangkau peserta didik dari distrik terpencil maupun wilayah dengan keterbatasan akses transportasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa konsep sekolah terintegrasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui model pendidikan terpadu, pemerintah berharap dapat mencetak generasi muda Papua yang memiliki daya saing tinggi tanpa kehilangan identitas budaya dan nilai-nilai lokal.
“Anak-anak didik menjadi generasi yang punya daya saing tinggi, tapi tidak melupakan kearifan lokal,” kata Abdul Mu’ti.
Pembangunan sekolah terintegrasi merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan pemerataan pendidikan di wilayah timur Indonesia. Selama ini, sejumlah daerah di Papua masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan, jarak tempuh yang jauh, serta kondisi geografis yang menyulitkan akses peserta didik menuju sekolah.
Konsep sekolah terintegrasi yang menggabungkan beberapa jenjang pendidikan dalam satu kawasan dinilai lebih efektif untuk daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Selain menghemat biaya pembangunan dan operasional, model tersebut memungkinkan peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui pemanfaatan fasilitas bersama, mulai dari laboratorium, perpustakaan, hingga asrama.
Ketua Pengurus Sekolah Wilayah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Teluk Bintuni, Pius Matomri, mengatakan pihak yayasan telah menyiapkan lahan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan pendidikan terpadu tersebut.
“Pembangunan jenjang SMA dapat dukungan dari Pemkab Teluk Bintuni, sedangkan pembangunan SD dan SMP kami harap ada dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Pius.
Keberadaan sekolah terintegrasi diperkirakan akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Teluk Bintuni. Selain memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari daerah terpencil, fasilitas asrama akan membantu mengurangi hambatan jarak dan biaya transportasi yang selama ini menjadi kendala utama. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Papua Barat.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan YPPK akan terus memperkuat koordinasi guna mempercepat realisasi pembangunan kawasan pendidikan terpadu tersebut. Setelah penyediaan lahan dan dukungan awal disiapkan, tahapan berikutnya akan difokuskan pada pembangunan fasilitas pendidikan dan sarana pendukung agar sekolah terintegrasi dapat segera melayani peserta didik dari berbagai wilayah di Teluk Bintuni.
